Jenis Peraturan

Bawaslu ajak masyarakat Sulbar Turut Mengawal DPT

29 Oktober 2016
Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah saat memeberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di D’Maleo Hotel, Mamuju, Jumat (21/10).

Mamuju, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan permasalahan DPT di Sulawesi Barat merupakan salah satu alasan mengapa Bawaslu RI harus lebih awal hadir di Sulbar. Beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat dalam kurung waktu kurang dari setahun mengalami penambahan daftar pemilih yang signifikan. Telah muncul sebuah praduga jangan sampai daftar pemilih di mark-up.

 

 

“Agar kesannya ini bukan mark-up, kami (Pengawas) ingin memastikan 231 ribu masyarakat Sulbar yang tidak memiliki NKK dan NIK ini siapa?, “ Ujar Nasrullah saat memeberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di D’Maleo Hotel, Mamuju, Jumat (21/10).

 

 

Lewat forum tersebut Nasrullah mengajak masyarakat Sulbar bersama penyelenggara turun ke bawah mengawal DPT. “Kita harus kerja bersama secara partisipatori dan pastikan kita punya data pemilih yang akurat yang akan digunakan untuk menggelar kompetisi yang sehat,” ujarnya.

 

 

Dia juga mengharapkan penyelenggara pemilu tanpa terkecuali untuk tetap menjaga integritas. Selain itu, penyelenggara pemilu membutuhkan komitmen dari para peserta agar tidak usah “genit” menjanjikan jabatan, memberikan uang. “Jangan janjikan angin surga kepada penyelenggara”, tandas Nasrullah.

 

 

Nasrullah menambahkan, berangkat dari nilai agama, spiritual, adat dan budaya di Sulbar yang luar biasa, semestinya digunakan sebagai basis fundamental dalam menjaga proses demokrasi di Sulbar termasuk penyelenggaraan pemilu yang berbasis nilai etik dan moral.

 

 

Bawaslu yakin jika peserta, penyelenggara, dan pemilih jika masing-masing memiliki komitmen tersebut maka akan terpilih pemimpin yang berintegritas. Akan terjadi sebuah proses penyelenggaran pemilu yang lebih berkualitas dan bermartabat.

 

 

Oleh sebab itu, jadikan mementum Pilkada ini bukan milik siapa-siapa. Bukan milik KPU, Bawaslu, Pemda tetapi milik masyarakat. Mari bersama mengawal pilkada ini dengan cara terhormat, tuturnya.

Penulis: Muhtar

Editor: Ali Imron

JDIH Bawaslu - RI