Jenis Peraturan

Ketua Bawaslu: Harga Diri Lembaga Tanggung Jawab Komisioner dan Sekretariat

29 Oktober 2016

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad  meminta kepada Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Panwas Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslih untuk membangun kepercayaan satu sama lain dari awal dan jangan ada curiga antara komisioner dengan sekretariat.

 

“Percayalah kepada kasek dan bendahara bahwa mereka adalah mitra kita yang sama-sama tujuannya, misinya ingin menyelamatkan harga diri pengawasan pemilu ini, lembaga ini. Jangan saling mencurigai. Penyelenggara pemilu adalah hubungan sinergitas dan harmoni antara komisioner dengan sekretariat. Harga diri lembaga ini adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya seorang komisioner,” jelas Ketua Bawaslu Muhammad pada Bimtek Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Tahun 2016 Gelombang I di Hotel Mercure Convention Centre, Jakarta, Rabu (19/10).

 

Ketua Bawaslu menganjurkan kepada peserta Bimtek untuk membangun komunikasi yang baik antara komisioner dan dengan sekretariat yang harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

 

“Kita adalah penyelenggara Pemilu. Kasek harus bisa membangun kepercayaan kepada komisioner. Adakan pertemuan secara berkala sehingga kasek dan sekretariat merasa bagian yang diperhatikan. Ingatlah prinsip kepemimpinan kita adalah kolektif kolegial. Komisioner harus memahami secara rinci tugas dan tanggung jawab sekretariat. Sebaliknya untuk sekretariat mulai dari kasek, bendahara dan staf wajib mengetahui secara benar tupoksi komisioner supaya bisa memfasilitasi komisioner dengan baik dan benar,” pintanya.

 

Selanjutnya Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa sukses pilkada tidak cukup, harus juga dibuktikan dengan sukses pengelolaan anggaran. Bawaslu sudah diapresiasi publik dalam pelaksanaan pemilu baik Pileg, pilpres dan pilkada tahap pertama dan Bawaslu sudah meraih level tertinggi dalam pengelolaan keuangan yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) karena kerja keras sekretariat dan komisioner khususnya di tingkat kabupaten/kota pada Pilkada tahap pertama di 2015.

 

“Berat bagi anda di 2017 ini untuk mempertahankan opini WTP. Buktikan. Secara logika sangat sederhana pilkada 2017 besok yaitu hanya 100 kabupaten/kota. Saya berharap dengan dukungan dan komitmen yang sama kita pertahankan WTP. Besok kalau hasil temuan sementara BPK/BPKP ada kabupaten kota yang berpotensi mengganggu atau merusak WTPnya menjadi WDP atau disclaimer maka kita akan beri perhatian khusus. Caranya kita panggil ke Jakarta. Memakai filosofi dokter mengoperasi, bila ada kabupaten kota yang berpotensi menciderai WTP kita walaupun belum temuan akhir, atas nama Ketua Bawaslu selaku pengguna anggaran maka segera diamputasi. Jangan sampai kita pincang gara-gara kabupaten anda. Tapi berilah kesempatan, nama baik Bawaslu meraih WTP berturut-turut. Pentingnya saling percaya dan jangan ada saling curiga,” tegasnya.

 

Penulis: Christina Kartikawati

JDIH Bawaslu - RI