KORESPONDENSI NOMOR 51.33/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANGKA AGAR DALAM TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) AGAR BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SECARA AKTIF MENGINFORMASIKAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI REKRUTMEN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) BAIK MELALUI PAPAN PENGUMUMAN, MEDIA KONVENSIONAL, DAN ATAU MEDIA DIGITAL, DALAM SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DILAKUKAN SECARA TERBUKA DENGAN MEMPERHATIKAN KOMPETENSI, KAPASITAS, INTEGRITAS, DAN NETRALITAS DAN MEMASTIKAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TIDAK TERINDIKASI SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK, TIM KAMPANYE, ATAU TIM PEMENANGAN SALAH SATU PASANGAN CALON
| Jenis Dokumen | Korespondensi |
| Judul | IMBAUAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANGKA AGAR DALAM TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) AGAR BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SECARA AKTIF MENGINFORMASIKAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI REKRUTMEN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) BAIK MELALUI PAPAN PENGUMUMAN, MEDIA KONVENSIONAL, DAN ATAU MEDIA DIGITAL, DALAM SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DILAKUKAN SECARA TERBUKA DENGAN MEMPERHATIKAN KOMPETENSI, KAPASITAS, INTEGRITAS, DAN NETRALITAS DAN MEMASTIKAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TIDAK TERINDIKASI SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK, TIM KAMPANYE, ATAU TIM PEMENANGAN SALAH SATU PASANGAN CALON |
| Nomor | 51.33/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 |
| Tahun Terbit | 2025 |
| Singkatan Jenis | KRSPDNSI |
| Tanggal Penetapan | 07 Juli 2025 |
| TEU Badan | Indonesia. Bawaslu Kabupaten Bangka |
| Sumber | BAWASLU KABUPATEN BANGKA |
| Tempat Terbit | SUNGAILIAT |
| Bidang Hukum | |
| Subjek | |
| Bahasa | |
| Lokasi | |
| Urusan Pemerintahan | |
| Penandatanganan | |
| Peraturan Terkait | |
| Status | Berlaku |
|---|