Kajian Hukum

KH

Berlaku

KH NOMOR 001/KH/JDIH/2026 TAHUN 2026 TENTANG KAJIAN HUKUM ATAS IMPLIKASI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) TERHADAP INTEGRITAS DAN KEPASTIAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU

INDONESIA.LARANTUKA

22 September 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR 12/HK.04.00/K.KH-10/7/2026 TAHUN 2026 TENTANG KAJIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN SERUYAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIV/2026

Indonesia, Bawaslu RI

04 Agustus 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR 55/PUU-XVII/2019 DAN 135/PUU-XXII/2024 TAHUN 2026 TENTANG PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG DESAIN KESERENTAKAN PEMILU DI INDONESIA

INDONESIA.LARANTUKA

19 Juli 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR 195/PUU-XXIV/2026 TAHUN 2026 TENTANG PUTUSAN NOMOR 97/PUU-XI/2013 PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

INDONESIA.LARANTUKA

13 Juli 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR - TAHUN 2025 TENTANG ANALISA HUKUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NOMOR: 14/SPPU/2019/PTUN.SMG TERTANGGAL 8 APRIL 2019)

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

08 Juli 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR - TAHUN 2025 TENTANG ANALISA HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERTANGGAL 19 MEI 2025)

Indonesia, Bawaslu Beltim, Bawaslu Kab. Beltim, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Bawaslu, Putusan MK, Putusan Mahkamah Konstitusi, Analisa Hukum, Kajian Hukum

08 Juli 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR - TAHUN 2025 TENTANG ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAJAWA NOMOR 47/PID.SUS/2018/PN.BJW TERTANGGAL 27 JULI 2018)

Bawaslu, Bawaslu Beltim, Pemilu, Penanganan Pelanggaran, Tindak Pidana Pilkada, Kabupaten Belitung Timur, Beltim, Tindak Pidana

08 Juli 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR - TAHUN 2025 TENTANG ANALISA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 314/PHPU-XXIII/2025 TERTANGGAL 30 APRIL 2024)

Indonesia, Bawaslu Beltim, Bawaslu Kab. Beltim, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Bawaslu, Analisa Hukum, Kajian Hukum, Mahkamah Konstitusi, MK, PHPU

08 Juli 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR - TAHUN 2025 TENTANG ANALISA HUKUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR: 4-PKE-DKPP/I/2024 TERTANGGAL 17 APRIL 2024)

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

08 Juli 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR - TAHUN 2025 TENTANG ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024 (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 72/PID.SUS/2024/PN GTO TERTANGGAL 25 MARET 2024)

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

08 Juli 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR 003/05/2026 TAHUN 2026 TENTANG ANALISIS HUKUM DAN KAJIAN KONSOLIDASI DEMOKRASI TERKAIT PERNYATAAN USKUP FLORES TIMUR TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD

INDONESIA.LARANTUKA

19 Mei 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR 002/05/2026 TAHUN 2026 TENTANG ANALISIS HUKUM DAN KAJIAN KONSOLIDASI DEMOKRASI BERSAMA PAUS LARANTUKA MENGENAI PEMIMPIN DAERAH KELUAR DARI PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH

INDONESIA.LARANTUKA

19 Mei 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR 001/05/2026 TAHUN 2026 TENTANG ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM KONSILIDASI DEMOKRASI BERSAMA USKUP LARANTUKA KABUAPATEN FLORES TIMUR

INDONESIA.LARANTUKA

19 Mei 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR 08/KP.08/K.NT-01/02/2026 TAHUN 2026 TENTANG TELAAN HUKUM INTERNAL PENARIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

KALABAHI, BAWASLU KABUPATEN ALOR

18 Mei 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM JO. PERATURAN BAWASLU NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

Bawaslu Kabupaten Dairi

12 Mei 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR 001/PS.REG/5309/XI/2023 TAHUN 2023 TENTANG PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIAJUKAN OLEH PENGURUS PARTAI BULAN BINTANG (PBB), YAITU SEBASTIANUS HOMO KOTEN DAN ANSELMUS BEDIONA, TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN FLORES TIMUR.

Bawaslu Kabupaten Flores Timur

07 Mei 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025 TAHUN 2026 TENTANG ABSTRAK KAJIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bawaslu Kabupaten Flores Timur

07 Mei 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR - TAHUN 2026 TENTANG ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024 (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI NOMOR 45/PID.SUS/2024/PN ARM TERTANGGAL 20 MEI 2024)

Bawaslu, Bawaslu Beltim, Pemilu, Penanganan Pelanggaran, Tindak Pidana Pemilu, Kabupaten Belitung Timur, Beltim, Tindak Pidana

06 Mei 2026

Kajian Hukum

Berlaku

KAJIAN HUKUM NOMOR - TAHUN 2026 TENTANG ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024 (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI NOMOR 46/PID.SUS/2024/PN ARM TERTANGGAL 20 MEI 2024)

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

06 Mei 2026

Kajian Hukum

KAJIAN HUKUM NOMOR 01/HK/JB-01/1/2026 TAHUN 2026 TENTANG “KAJIAN HUKUM POSISI KITA SEBAGAI KONSUMEN (PIHAK KEDUA)* ATAS *PERJANJIAN BERLANGGANAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI FIBERSTAR”

Bawaslu Kabupaten Bandung

29 April 2026