DETAIL PERATURAN

  • DETAIL PERATURAN

  • HUBUNGAN ANTAR PERATURAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/puu-xvii/2019 Tahun 2020 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undangundang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undangundang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Jenis PeraturanPutusan Mahkamah Konstitusi
Judul PeraturanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/puu-xvii/2019 Tahun 2020 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undangundang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undangundang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Nomor Peraturan48/PUU-XVII/2019
Tahun Terbit2020
Singkatan JenisPMK
Tanggal Penetapan29 Januari 2020
Tanggal Pengundangan
TEU BadanIndonesia. Bawaslu Republik Indonesia
Sumber-
Tempat Terbit
Bidang Hukum-
Subjek-
Bahasa-
Lokasi
Urusan Pemerintahan
Penandatanganan
Peraturan Terkait
StatusMengabulkan Seluruhnya

Lampiran
File Peraturan
Close
Close