Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/puu-xvii/2019 Tahun 2020 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undangundang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undangundang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
| Jenis Peraturan | Putusan Mahkamah Konstitusi |
| Judul Peraturan | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/puu-xvii/2019 Tahun 2020 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undangundang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undangundang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Nomor Peraturan | 48/PUU-XVII/2019 |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Singkatan Jenis | PMK |
| Tanggal Penetapan | 29 Januari 2020 |
| Tanggal Pengundangan | |
| TEU Badan | Indonesia. Bawaslu Republik Indonesia |
| Sumber | - |
| Tempat Terbit | |
| Bidang Hukum | - |
| Subjek | - |
| Bahasa | - |
| Lokasi | |
| Urusan Pemerintahan | |
| Penandatanganan | |
| Peraturan Terkait | |
| Status | Mengabulkan Seluruhnya |
|---|