NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 42/HK.02/K.JI-36/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN DAN UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 8/HK.01.01/K.JI-10/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

 

KORESPONDENSI NOMOR 51.79/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA L.O PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA UNTUK MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN TAHAPAN KAMPANYE SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN SERTA BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MELAKSANAKAN KEGIATAN KAMPANYE SESUAI DENGAN TATA CARA PROSEDUR DAN MEKANISME SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DALAM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE HENDAKNYA MEMPERTIMBANGKAN ETIKA, ESTETIKA, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN KOTA ATAU KAWASAN SETEMPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEMASTIKAN DALAM KAMPANYE DILARANG MERUSAK DAN/ATAU MENGHILANGKAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

 

SURAT INSTRUKSI NOMOR 07/PM.00.02/K.SG-14/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KPU KABUPATEN MUNA BARAT

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR NOMOR : 03 /HK.01.01/K.SG-14/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 03 /HK.01.01/K.SG-14/07/2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 41/HK.01.01/K.SG-14/10/2024 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025

 

KORESPONDENSI NOMOR 51.80/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN BANGKA UNTUK MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN TAHAPAN DANA KAMPANYE SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN SERTA BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGINFORMASIKAN KEPADA PARA LO PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN LPSDK SESUAI DENGAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025 SERTA MENGINGATKAN KEPADA PARA LO PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN LPSDK DENGAN KETERANGAN YANG BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA TIDAK MENYERTAKAN SUMBER DANA KAMPANYE YANG DILARANG

 

KORESPONDENSI NOMOR 51.81/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA L.O PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025 UNTUK LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG SELANJUTNYA DISINGKAT LPSDK ADALAH PELAPORAN YANG MEMUAT SELURUH PENERIMAAN YANG DITERIMA PASANGAN CALON SETELAH LADK DISAMPAIKAN KEPADA KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA DAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PASANGAN CALON DILARANG MENERIMA SUMBANGAN ATAU BANTUAN LAIN UNTUK KAMPANYE YANG BERASAL DARI NEGARA ASING, LEMBAGA SWASTA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING DAN WARGA NEGARA ASING PENYUMBANG ATAU PEMBERI BANTUAN YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK DESA ATAU SEBUTAN LAIN

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 001.1/KP.01.01/JI-07/01/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN STAF NON PNS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 062/HK.01.01/K.JI-15/09/2024 TAHUN 2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 8.1/HK.01.01/K.JI-35/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR B14/HK/K.YO/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: B7/HK.01/K.YO/01/2025 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 3/HK.01.01/K.KL-01/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 004/HK.01.01/K.SN-09/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 002/HK.01.01/K.SN-09/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 019/HK.01.01/K.SN-09/05/2024 TAHUN 2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 2/HK.01.01/K.JI-25/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

 

NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 061.1/HM.02.04/K.YO/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA NOMOR 061.1/HM.02.04/K.YO/07/2025 TENTANG PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI CIVITAS AKADEMIKA

 

KORESPONDENSI NOMOR 0284//PM.00.02/K.SN-06/08/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN GOWA KEPADA KETUA TIM PEMENANGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA UNTUK TIDAK MELIBATKAN PEJABAT BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) / BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

 

NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 2/HM.02/K.JI-01/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN DENGAN DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA BANGKALAN TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGETAHUAN HUKUM KEPEMILUAN

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 4/HK.06/K.KR-06/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 005/HK/.06/K.KR-06/09/2023 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG