SURAT KEPUTUSAN NOMOR 2/HK/K.KH-02/06/2026 TAHUN 2026 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1/HK.01.00/SU-17/05/2026 TAHUN 2026 TENTANG SURAT KEPUTUSAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB.PADANG LAWAS UTARA

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 001/TI.02.00/K.NT-17/01/2026 TAHUN 2026 TENTANG KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE BAWASLU SUMBA BARAT DAYA

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 20/HK.02/K.JI-33/06/2026 TAHUN 2026 TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN DENGAN SMK NEGERI 3 KOTA MADIUN TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

 

KORESPONDENSI NOMOR 73/PM.00.02/K.JI-34/06/2026 TAHUN 2026 TENTANG IMBAUAN KEPADA PARTAI POLITIK SE-KOTA MALANG PERIHAL PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

 

KORESPONDENSI NOMOR 72/PM.00.02/K.JI-34/06/2026 TAHUN 2026 TENTANG IMBAUAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIHAL PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 3/PW.09/K.ST-06/06/2026 TAHUN 2026 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3/PW.09/K.ST-06/06/2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI.

 

KORESPONDENSI NOMOR B-19/PM.00.02/K.JI-27/06/2026 TAHUN 2026 TENTANG IMBAUAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL TAHUN 2026 KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

 

SURAT INSTRUKSI NOMOR B-31/PM.00.02/K.ST-01/04/2026 TAHUN 2026 TENTANG IMBAUAN MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL TAHUN 2026

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 04/HM.00.02/NT-07/06/2026 TAHUN 2026 TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENYELENGAGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

 

SURAT INSTRUKSI NOMOR B-32/PM.00.02/K.ST-01/04/202 TAHUN 2026 TENTANG IMBAUAN KEPADA PIMPINAN CABANG PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TAHUN 2026

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 016/HK.02.00/K.JL-31/07/2026 TAHUN 2026 TENTANG PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR DENGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA BLITAR

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 5/KP.01.00/MBD-MA.04/04/2026 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TENAGA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 4/PL.07/MBD-MA.04/03/2026 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 08/KP/.03.05/MBD-04/3/2026 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 2/KU.01/MBD-MA.04/01/2026 TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2026

 

KORESPONDENSI NOMOR 072/PM.00.02/K.JI-31/04/2026 TAHUN 2026 TENTANG PERMINTAAN DATA PENDUDUK PENDUKUNG PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II TAHUN 2026 KEPADA KELURAHAN PAKUNDEN

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 030/HK.01.01/K.BB-05/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR: 020/HK.01.01/K.BB-05/10/2022 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 001/HK.01.01/K.BB-05/01/2025 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2025

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 002.1/HK.01.01/K.BB-05/09/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN MODERATOR KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DENGAN TEMA “MENINGKATKAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”