KORESPONDENSI NOMOR 206/PM.00.01/K.AC/08/2023 TAHUN 2023 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA DPW PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI ACEH TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

 

KORESPONDENSI NOMOR 221/PM.00.02/K.YO-02/08/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN PENDAFTARAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 210/PM.00.02/K.SN-14/08/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG KEPADA PANITIA JALAN SANTAI HARI KOPERASI KE-77 TERKAIT PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG PADA PERAYAAN HARI KOPERASI KE-77

 

KORESPONDENSI NOMOR 093/PM.02.00/K.JI-02/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN BERDASARKAN HASIL COKLIT PEMILIHAN TAHNU 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 0184/PM.00.02/K.SN-02/08/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN BARRU KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TERKAIT PERSIAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS).

 

KORESPONDENSI NOMOR 189/PM.00.02/K.JI-07/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN THAPAN PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 118/PM.00.02/K.JI-28/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KEPADA KPU KABUPATEN TUBAN

 

KORESPONDENSI NOMOR 0074/PM.00.02/K.SN-18/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR KEPADA KETUA KPU KABUPATEN TAKALAR TENTANG IMBAUAN PENYUSUNAN, REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

 

KORESPONDENSI NOMOR 146/PM.00.02/K.SN-24/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PAREPARE KEPADA KPU KOTA PAREPARE TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PAREPARE

 

KORESPONDENSI NOMOR 202/PM.00.02/K.SN-14/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN PINRANG PERIHAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

 

KORESPONDENSI NOMOR 130/HK.01.00/K.SN-22/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA MAKASSAR KE DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TERKAIT NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

 

KORESPONDENSI NOMOR 129/HK.01.00/K.SN-22/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA MAKASSAR KE DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR TERKAIT NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

 

KORESPONDENSI NOMOR 128/HK.01.00/K.SN-22/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA MAKASSAR KEPADA DINAS KETAHANAN PANGAN TERKAIT NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

 

KORESPONDENSI NOMOR 109/HK.04.01/K.SN/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN KEPADA PENJABAT BUPATI PINRANG PERIHAL PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 1164/PM.00.02/K.JT-33/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGERA (LHKPN) BAGI CALON DPRD KOTA SEMARANG TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 063/PM.04/KNB-03/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KPU LOMBOK BARAT TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS SESUAI SURAT EDARAN KPU RI NOMOR: 1290/PL.02/SD-14/2024 BAWASLU LOMBOK BARAT

 

KORESPONDENSI NOMOR 127/HK.01.00/K.SN-22/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA MAKASSAR KEPADA DINAS KESEHATAN TERKAIT NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

 

KORESPONDENSI NOMOR 126/HK.01.00/K.SN-22/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA MAKASSAR KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TERKAIT NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

 

KORESPONDENSI NOMOR 125/HK.01.00/K.SN-22/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA MAKASSAR KEPADA DINAS KEBUDAYAAN TERKAIT NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

 

KORESPONDENSI NOMOR 062/PM.04/KNB-03/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT TERKAIT KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, BUMDES TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG DILARANG SEBAGIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO 6 TAHUN 2014 BAWASLU LOMBOK BARAT