KORESPONDENSI NOMOR 266/PM.00.02/K.SB-07/04/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN KEPADA KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT TERKAIT PEMBENTUKAN BADAN ADHOCH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 048/KA.00/SB-07/02/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN WORK FROM OFFICE (WFO) DAN WORK FROM ANYWHERE (WFA) ATAU TUGAS KEDINASAN FLEKSIBEL DI SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

 

KORESPONDENSI NOMOR 012/PM.00.02/K.SB-07/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT PERIHAL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

 

KORESPONDENSI NOMOR B-13/PM.00.02/K.YO-02/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

KORESPONDENSI NOMOR 86/PM.00.02/K.BB-07/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN PELAKSANAAN PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKAL PINANG ULANG TAHUN 2025

 

KORESPONDENSI NOMOR 85/PM.00.02/K.BB-07/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN PELAKSANAAN PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

 

KORESPONDENSI NOMOR 8/PM.00.02/K.JI-02/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

 

KORESPONDENSI NOMOR 144/PM.00.00/K.JI-37/6/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 13/PM.00.02/K.JI-01/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG SURAT KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN PERIHAL TINDAK LANJUT PERMOHONAN KOORDINASI

 

KORESPONDENSI NOMOR 16/PM.00.02/K.JI-07/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2025 TRIWULAN KEDUA

 

KORESPONDENSI NOMOR 0001/PM.00.02/K.SN-18/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU TAKALAR KEPADA KETUA KPU TAKALAR TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PEMELIHARAAN DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN ATAU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TINGKAT KABUPATEN TAKALAR

 

KORESPONDENSI NOMOR 002/PM.00.02/K.SN-24/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PAREPARE KEPADA KPU KOTA PAREPARE TERKAIT PEMUTAKHIRAN DAN PEMELIHARAAN DATA PEMILIHAN SECARA BERKELANJUTAN ATAU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TINGKAT KOTA PAREPARE

 

KORESPONDENSI NOMOR 34/PM.00.02/K.NB-02/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) SESUAI DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2015

 

KORESPONDENSI NOMOR 009/HK.04.01/K.SN-14/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PINRANG TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PPDB) TINGKAT KABUPATEN PINRANG

 

KORESPONDENSI NOMOR 0003/PM.00.02/K.SN-05/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN ENREKANG KEPADA KPU KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN ATAU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

 

KORESPONDENSI NOMOR 0002/PM.00.02/K.SN-02/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN BARRU KEPADA KPU KABUPATEN BARRU TERKAIT PEMUTAKHIRAN DAN PEMELIHARAAN DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN ATAU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TINGKAT KABUPATEN BARRU.

 

KORESPONDENSI NOMOR 22/PM.00.02/K.SB-05/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KE KPU TENTANG DPB

 

KORESPONDENSI NOMOR B-14/PM.00.02/K.SB-16/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KE KPU PERIHAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

 

KORESPONDENSI NOMOR 9/PM.00.02/K.SB-02/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA KPU DHARMASRAYA TERKAIT PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

 

KORESPONDENSI NOMOR B-24/PM.00.02/K.SB-13/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA KPU KOTA BUKITTINGGI AGAR MELAKUKAN PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU