NOTA KESEPAHAMAN
DATA NOTA KESEPAHAMAN
NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 20/K.ST.02/HM.01.00/II/2020 TAHUN 2020 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH.
 
 
NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 010/HK.02.00/K.JI/12/2021 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KABUPATEN BOJONEGORO (PC PMII BOJONEGORO) TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO
  NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 076/PM.04/K.SB-13/12/2021 TAHUN 2021 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI DENGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BUKITTINGGI TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 SERTA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
  NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 075/PM.04/K.SB-13/12/2021 TAHUN 2021 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI DENGAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) KOTA BUKITTINGGI TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
  NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 083/PM.04/K.SB-13/12/2021 TAHUN 2021 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI DENGAN BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI) KOTA BUKITTINGGI TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
  NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 080/PM.04/K.SB-13/12/2021 TAHUN 2021 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI DENGAN KEMENTRIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 SERTA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA