PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 010/P.04/K.NT-10/11/2025 & PEM.018.1/376/XI/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DESA RONGGA KOE KECAMATAN KOTA KOMBA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 010/PM.04/K.NT-10/11/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DESA TENGKU LEDA KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 010/PM.04/K.NT-10/11/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DESA NANGA LABANG KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 010/PM.04/K.NT-10/11/2025 & PEM/144/UW/251/XI/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DESA ULU WAE KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 7/HK.01.01/K.SN/12/2025 TAHUN 2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 010/PM.04/K.NT-10/11/2025 & PEM.042.3/90/XI/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DESA RUAN KECAMATAN KOTA KOMBA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 010/PM.04/K.NT-10/11/2025 & PEM. 041.3/324/XI/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DESA RANA MBELING KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 010/PM.04/K.NT-10/11/2025 & EK.400/DGL.428/XI/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DESA GOLO LOBOS KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 010/PM.04/K.NT-10/11/2025 & PEM.140/BP.164/XI/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DESA BANGKA PAU KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 7/HK.01.01/K.KL-03/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

 

NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 018/HK.02.00/K.BA-03/12/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG DENGAN PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH) DPK BULELENG TENTANG PENGEMBANGAN PENGAWAS PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

 

STANDAR OPERASI PROSEDUR NOMOR 35/HK.01.00/SJ/12/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

 

STANDAR OPERASI PROSEDUR NOMOR 34/HK.01.00/SJ/12/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI LUAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

 

STANDAR OPERASI PROSEDUR NOMOR 33/HK.01.00/SJ/12/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 7/KU.01.00/JI-18/10/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 9/HK.02/K.JT-20/10/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMADIYAH 3 PURBALINGGA TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISPATIF

 

KORESPONDENSI NOMOR 137/PM.02.02/K.NB-02/11/2025 TAHUN 2025 TENTANG SARAN PERBAIKAN

 

SURAT INSTRUKSI NOMOR 39/PM.00.02/K.KH-09/12/2025 TAHUN 2025 TENTANG SARAN PERBAIKAN

 

TINDAK LANJUT REKOMENDASI NOMOR 404/PP.01.2-SD/3328/2023 TAHUN 2023 TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI KPU KABUPATEN TEGAL TERHADAP REKOMENDASI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

 

NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 8/HK.02/K.JT-20/10/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 3 PURBALINGGA TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF