KORESPONDENSI NOMOR 142/PM.00.02/K.KH-05/04/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS KE KPU KABUPATEN KAPUAS

 

KORESPONDENSI NOMOR 138/PM.00.02/K.KH-05/04/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN TIDAKMELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT 6 BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON KE PJ. BUPATI KAPUAS

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 006/HM.05/YO-04/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 50/HK.01.01/K.KH-05/10/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA (SAKA) ADHYASTA PEMILU

 

KORESPONDENSI NOMOR 45/PM.03.02/K.KH-05/09/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN PELAKSANAAN COKTAS (COKLIT TERBATAS) KE KPU KABUPATEN KAPUAS

 

KORESPONDENSI NOMOR 029/PM.03.02/K.KH-05/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KE KPU KABUPATEN KAPUAS

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA (SAKA) ADHIYASTA PEMILU UNTUK MASA BAKTI 2025-2030.

 

NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 069/PM.04/K.KH-05/10/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN BAWASLU KABUPATEN KAPUAS DENGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS

 

NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 20/HK.01.01/KH-10/10/2025 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANGKALAN DAN KEANGGOTAAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI MADRASAH ALIYAH (MA) DARUL MUKMIN.

 

REKOMENDASI NOMOR 090/PM.00.02/K.JI-31/11/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA KPU KOTA BLITAR PERIHAL TEMUAN INDIKASI DATA PEMILIH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (TMS) PADA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN IV TAHUN 2025

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 020B/HK.01.01/K.SN-19/09/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA DENGAN NOMOR: 011/HK.01.01/K.SN-19/07/2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA

 

KORESPONDENSI NOMOR 32/PM.00.02/K.JI-01/11/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KEPADA KPU KABUPATEN BANGKALAN

 

REKOMENDASI NOMOR 089/PM.00.02/K.JI-31/11/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA KPU KOTA BLITAR PERIHAL PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

 

REKOMENDASI NOMOR B-39/PM.00.02/K.RA-08/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG REKOMENDASI NOMOR B-39/PM.00.02/K.RA-08/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN ROKAN HILIR TERKAIT PELAKSANAAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

 

REKOMENDASI NOMOR B-62/HK/K.RA-08/09/2025 TAHUN 2025 TENTANG SURAT REKOMENDASI B-62/HK/K.RA-08/09/2025 TAHUN 2025 TENTANG SARAN PERBAIKAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN ROKAN HILIR TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

 

NOTA KESEPAHAMAN NOMOR 9/PM.04/K.JI-20/11/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF SEKOLAH/MADRASAH ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN DENGAN MADRASAH ALIYAH ABU AMR PASURUAN

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 1/HK.02.00/JI-02/11/2025 TAHUN 2025 TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN CABANG DINASI PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI.

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 36/KA.01.02/SG-03/10/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA ARSIP KEUANGAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

 

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 016/HK.02.00/K.BA-03/10/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG DENGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) PENGURUS KABUPATEN BULELENG TENTANG PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI