SURAT INSTRUKSI NOMOR 135/PM.00.02/K.SS-16/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG INSTRUKSI PATROLI JAGA HAK PILIH

 

SURAT INSTRUKSI NOMOR 130/HK.01.01/K>SS-16/09/2024 TAHUN 2024 TENTANG PENCERMATAN KEMBALI DPT

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 115/HK.01.01/K.SS-16/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SK TIM PENYUSUN KETERANGAN BAWASLU

 

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 108/HK.01.01/K.SS-16/10/2024 TAHUN 2024 TENTANG SK TIM PENGELOLA JDIH

 

KORESPONDENSI NOMOR 63/PM.00.01/K.KH/05/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN PENCALONAN GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

 

KORESPONDENSI NOMOR 59/PM/K.KH/05/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN PEREKRUTAN BADAN ADHOC

 

SURAT INSTRUKSI NOMOR 1448/PM.00.02/K.JT-08/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT INSTRUKSI NOMOR 1448/PM.00.02/K.JT-08/11/2024 TENTANG INSTRUKSI KEPADA KETUA PANWASLU KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK AGAR MEMBERIKAN IMBAUA N KEPADA PPK

 

STANDAR OPERASI PROSEDUR NOMOR 002/BAWASLU PROV.JT-11/OT.03/V/2020 TAHUN 2020 TENTANG SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 

KORESPONDENSI NOMOR 627/PM.00.02/K.SB-09/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 02, PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 02 TERKAIT DENGAN TAHAPAN MASA TENANG PEMILIHAN TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 626/PM.00.02/K.SB-09/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01, PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01 TERKAIT DENGAN TAHAPAN MASA TENANG PEMILIHAN TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 622/PM.00.02/K.SB-09/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KPU KABUPATEN SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN TAHAPAN REKAPITULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 621/PM.00.02/K.SB-09/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KPU KABUPATEN SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 620/PM.00.02/K.SB-09/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KPU KABUPATEN SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN (CHECKING) DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA (LOGISTIK) PEMILIHAN TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 619/PM.00.02/K.SB-09/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMABAUN KEPADA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, LIASION OFFICER (LO) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERKAIT DENGAN PELAPORAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

 

KORESPONDENSI NOMOR 618/PM.00.02/K.SB-09/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA LIASION OFFICER (LO) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERKAIT DENGAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 528/PM.00.02/K.SB-09/10/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KPU KABUPATEN SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 527/PM.00.02/K.SB-09/10/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN KAMPANYE SESUAI DENGAN TATA CARA MEKANISME DAN PROSEDUR YANG TELAH DIATUR PADA PKPU 13 TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 526/PM.00.02/K.SB-09/10/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

 

KORESPONDENSI NOMOR 494/PM.00.02/K.SB-09/09/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KAPOLRES SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN

 

KORESPONDENSI NOMOR 493/PM.00.02/K.SB-09/09/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA DANDIM 0310 SS TERKAIT DENGAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN