DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 012/K.Bawaslu.BB-03/HK.02/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN KELOMPOK KERJA JURNALIS KABUPATEN BANGKA SELATAN KERJA SAMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020
  NOMOR 011/K.Bawaslu.BB-03/HK.02/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANGKA SELATAN KERJASAMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020
  NOMOR 010/K.Bawaslu.BB-03/HK.02/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA KABUPATEN BANGKA SELATAN KERJASAMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020
  NOMOR 009/K.Bawaslu.BB-03/HK.02/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG KERJASAMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020
  NOMOR 0131/PM.00.01/K.SN/08/2022 TAHUN 2022 TENTANG IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPADA GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN, DAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN UNTUK MEMASTIKAN NAMA DAN DATA PRIBADI MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TIDAK DICATUT DALAM KEANGGOTAAN DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK DI DALAM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
  NOMOR 033/HM.02.03/K.JI-21/8/2022 TAHUN 2022 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO DAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA (NPCI) KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN SISTEM DEMOKRASI BAGI PEMILIH DISABILITAS