DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 30/KU.00/BA/09/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR: 23/KU.00/BA/07/2025 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA, UANG PERJALANAN DINAS LUAR KANTOR DALAM KOTA DAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
  NOMOR 030/HM.00.02/K.BA-08/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KUNTI BHAKTI KABUPATEN TABANAN TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
  NOMOR 44/HK.01.01/K.LA09/2025 TAHUN 2025 TENTANG SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FASILITASI TEKNIS OPERASIONAL DAN DUKUNGAN ADMINISTRASI, SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SENTRA GAKKUMDU SECARA TERINTEGRASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU/PEMILIHAN
  NOMOR 005/HM.02/K.BA-05/09/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DENGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
  NOMOR 7/OT.05/K.BB/09/2025 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 
