DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 2/HK.02/K.JI-33/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN DENGAN DINAS PENIDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
  NOMOR 51.79/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA L.O PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA UNTUK MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN TAHAPAN KAMPANYE SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN SERTA BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MELAKSANAKAN KEGIATAN KAMPANYE SESUAI DENGAN TATA CARA PROSEDUR DAN MEKANISME SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DALAM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE HENDAKNYA MEMPERTIMBANGKAN ETIKA, ESTETIKA, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN KOTA ATAU KAWASAN SETEMPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEMASTIKAN DALAM KAMPANYE DILARANG MERUSAK DAN/ATAU MENGHILANGKAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
  NOMOR NOMOR : 03 /HK.01.01/K.SG-14/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 03 /HK.01.01/K.SG-14/07/2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 41/HK.01.01/K.SG-14/10/2024 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025
  NOMOR 51.80/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN BANGKA UNTUK MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN TAHAPAN DANA KAMPANYE SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN SERTA BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGINFORMASIKAN KEPADA PARA LO PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN LPSDK SESUAI DENGAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025 SERTA MENGINGATKAN KEPADA PARA LO PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN LPSDK DENGAN KETERANGAN YANG BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA TIDAK MENYERTAKAN SUMBER DANA KAMPANYE YANG DILARANG
  NOMOR 51.81/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA L.O PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025 UNTUK LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG SELANJUTNYA DISINGKAT LPSDK ADALAH PELAPORAN YANG MEMUAT SELURUH PENERIMAAN YANG DITERIMA PASANGAN CALON SETELAH LADK DISAMPAIKAN KEPADA KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA DAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PASANGAN CALON DILARANG MENERIMA SUMBANGAN ATAU BANTUAN LAIN UNTUK KAMPANYE YANG BERASAL DARI NEGARA ASING, LEMBAGA SWASTA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING DAN WARGA NEGARA ASING PENYUMBANG ATAU PEMBERI BANTUAN YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK DESA ATAU SEBUTAN LAIN