DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 053.1/PP.00.02/K.JI-37/07/2024 TAHUN 2024 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR : 040.1/PP.00.02/K.JI-37/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PROBOLINGGO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
  NOMOR 009/HK.01.01/K.SN/01/2024 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASN PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 056/HK.01.01/K/.SN/08/2023 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
  NOMOR 4/HK.06/K.JI-37/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR 017/HK.06/K.JI-37/07/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022
  NOMOR 004/HM.00.02/K.JI-16/01/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR 009/HM.00.02/K.JI-16/2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
  NOMOR 0005/HM.02.02/K.SN-02/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU DENGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARRU TENTANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM LINGKUP MADRASAH ALIAH NEGERI DAN MADRASA ALIAH SWASTA DI KABUPATEN BARRU.
  NOMOR 01/HK.01.01/K.JI-16/1/2025 TAHUN 2025 TENTANG SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2025