DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 029/PM.00.02/K.SN-23/05/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PALOPO KEPADA DPD PARTAI GOLKAR KOTA PALOPO TERKAIT KEGIATAN JALAN SEHAT UNTUK MEMATUHI KETENTUAN DAN LARANGAN DALAM KAMPANYE SERTA MELAKSANAKAN SELURUH TAHAPAN KAMPANYE SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DI TENTUKAN DAN TETAP BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
  NOMOR 028/PM.00.02/K.SN-23/05/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PALOPO KEPADA DIRUT PERUMDA TIRTA MANGKALUKU PALOPO TERKAIT LARANGAN KEBERPIHAKAN DIRUT, DEWAN PENGAWAS DAN KARYAWAN PERUMDA TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO DAN KEGIATAN POLITIK PRAKTIS SERTA TERLIBAT DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK
  NOMOR 027/PM.00.02/K.SN-23/052025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PALOPO KEPADA PASANGAN CALOM PESERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024, KETUA DAN/ATAU SEKRETARIS GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO, TIM KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TERKAIT LARANGAN MELIBATKAN ANAK DALAM KAMPANYE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
  NOMOR 026/PM.00.02/K.SN-23/05/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PALOPO KEPADA KETUA DPRD KOTA PALOPO TERKAIT KETENTUAN ATURAN MENGENAI PELAKSANAAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA PALOPO ATAS TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024
  NOMOR 025/PM.00.02/K.SN-23/05/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PALOPO KEPADA PASANGAN CALON PESERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 TERKAIT KETENTUAN LARANGAN DALAM KAMPANYE PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
  NOMOR 024/PM.00.02/K.SN-23/05/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PALOPO TERKAIT NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
  NOMOR 023/PM.00.02/K.SN-23/05/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PALOPO KEPADA KETUA KPU KOTA PALOPO, PASANGAN CALON PESERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 TERKAIT PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE DAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGHUBUNG PASANGAN CALON YANG DI DAFTARKAN OLEH PASANGAN CALON
  NOMOR 019/PM.06/K.SN-23/05/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PALOPO KEPADA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO DAN TIM KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TERKAIT ATURAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS) MATERI MUATAN APS UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA MEMPERHATIKAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DILAKUKAN SESUAI MASA KAMPANYE YANG DITENTUKAN
  NOMOR 018/PM.06/K.SN-23/05/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KOTA PALOPO KEPADA ASN DAN PEGAWAI TENAGA HONORER/PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) LINGKUP WILAYAH PEMERINTAH KOTA PALOPO TERKAIT NETRALITAS ASN, DAN PEGAWAI TENAGA HONORER/PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) LINGKAP WILAYAH PEMERINTAH KOTA PALOPO
  NOMOR 16/HK.02.00/K.GO-01/08/2025 TAHUN 2025 TENTANG nota kesepahaman (memorandum of understanding antara bawaslu kabupaten boalemo dengan komite nasional pemuda indonesia (KNPI) kabupaten boalemo tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan partisipatif di wilayah kabupaten boalemo
 
