DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 011/PM.04/K.NT-17/11/2022 TAHUN 2022 TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DENGAN YAYASAN HATI NURANI SUMBA TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DANWAKIL PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 
NOMOR 51.45/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANGKA UNTUK MEMASTIKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN PASANGAN CALON DAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN WAJIB MEMBUKA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PADA BANK UMUM DAN MEMASTIKAN REKENING DIBUKA ATAS NAMA PASANGAN CALON DAN SPESIMEN TANDA TANGAN KHUSUS DILAKUKAN BERSAMA
  NOMOR 51.46/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA KEPADA L.O PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025 UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG MENGATUR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE DAN MEMASTIKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK ATAU PASANGAN PERSEORANGAN WAJIB MEMBUKA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PADA BANK UMUM
  NOMOR 001/HK.O1.01/K.NT-15/01/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR: 001.1//HK.01.01/K.NT-15/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024
  NOMOR 22/PM.00.02/K/04/2025 TAHUN 2025 TENTANG IMBAUAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG SERTA DUKUNGAN LAINNYA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILHAN
  NOMOR 08/PM.00.02/K/03/2025 TAHUN 2025 TENTANG Pencegahan pelanggaran netralisasi kepala desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupten gorontalo utara 2024