DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 626/PM.00.02/K.SB-09/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01, PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01 TERKAIT DENGAN TAHAPAN MASA TENANG PEMILIHAN TAHUN 2024
  NOMOR 620/PM.00.02/K.SB-09/11/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KPU KABUPATEN SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN (CHECKING) DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA (LOGISTIK) PEMILIHAN TAHUN 2024
  NOMOR 494/PM.00.02/K.SB-09/09/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KAPOLRES SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN
  NOMOR 493/PM.00.02/K.SB-09/09/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA DANDIM 0310 SS TERKAIT DENGAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN
  NOMOR 492/PM.00.02/K.SB-09/09/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA PJS BUPATI SIJUNJUNG TERKAIT DENGAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN
  NOMOR 430/PM.00.02/K.SB-09/08/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KAPOLRES SIJUNJUNG DENGAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN