DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU

Korespondensi

Tidak Berlaku

NOMOR 120/PM.00.02/K.YO-04/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN TERKAIT NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN 2024

Bawaslu Kabupaten Sleman

20 Juni 2024

Surat Keputusan

NOMOR 047.a/HK.00.02/K.SB-14/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG SUrat keputusan ketua bawaslu kota padang Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024

Bawaslu Kota Padang

20 Juni 2024

Korespondensi

Tidak Berlaku

NOMOR 120/PM.00.02/K.YO-04/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN KEPADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TERKAIT NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN 2024

Bawaslu Kabupaten Sleman

20 Juni 2024

Korespondensi

Berlaku

NOMOR 41/PM.00.01/K.KL/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG HIMBAUAN NETRALITAS ASN,ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI DAN PEJABAT NEGARA

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

20 Juni 2024

Perjanjian Kerjasama

Berlaku

NOMOR 005/HM.07.02/K.BA-07/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN DPD KNPI KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu Kabupaten Klungkung

20 Juni 2024

Korespondensi

NOMOR 303/PM.00.02/K.BB-04/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG Imbauan Netralitas serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah

20 Juni 2024

Korespondensi

Berlaku

NOMOR 136/PM.00.02/K.JI-01/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG PENERUSAN SURAT IMBAUAN KEPADA PJ BUPATI BANGKALAN DAN POLRES BANGKALAN

Bawaslu Kabupaten Bangkalan

20 Juni 2024

Surat Keputusan

Berlaku

NOMOR 145/PM.00.02/K.JI-37/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KOTA PROBOLINGGO

Bawaslu Kota Probolinggo

20 Juni 2024

Surat Keputusan

Berlaku

NOMOR 070/HK.03.03/K.JI-07/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Bawaslu Kabupaten Jember

20 Juni 2024

Rekomendasi

Tidak Berlaku

NOMOR 083/PP.00.02/K.JT-02/01/2024 TAHUN 2024 TENTANG REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 083/PP.00.02/K.JT-02/01/2024 TENTANG REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Indonesia. Bawaslu Kabupaten Banyumas

20 Juni 2024

Rekomendasi

Tidak Berlaku

NOMOR 112/PP.00.02/K.JT-02/01/2024 TAHUN 2024 TENTANG REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 112/PP.00.02/K.JT-02/01/2024 TENTANG REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Indonesia. Bawaslu Kabupaten Banyumas

20 Juni 2024

Surat Keputusan

Tidak Berlaku

NOMOR 526/HK.01.00/K.JT-02/11/2023 TAHUN 2023 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 526/HK.01.00/K.JT-02/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bawaslu Kabupaten Banyumas

19 Juni 2024

Surat Keputusan

Tidak Berlaku

NOMOR 359/HK.01.00/K.JT-02/09/2023 TAHUN 2023 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 359/HK.01.00/K.JT-02/09/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bawaslu Kabupaten Banyumas

19 Juni 2024

Surat Keputusan

Tidak Berlaku

NOMOR 241/HK.01.00/K.JT-02/06/2023 TAHUN 2023 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 241/HK.01.00/K.JT-02/06/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bawaslu Kabupaten Banyumas

19 Juni 2024

Surat Keputusan

Tidak Berlaku

NOMOR 001/HK.01.00/K.JT-02/01/2023 TAHUN 2023 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 001/HK.01.00/K.JT-02/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bawaslu Kabupaten Banyumas

19 Juni 2024

Surat Keputusan

Berlaku

NOMOR 0052 /HK.01.01/K.SU-11/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

19 Juni 2024

Surat Instruksi

Berlaku

NOMOR 007/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT

Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu

19 Juni 2024

Surat Instruksi

Berlaku

NOMOR : 006/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT

Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu

19 Juni 2024

Surat Instruksi

Berlaku

NOMOR 005/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT

Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu

19 Juni 2024

Surat Instruksi

Berlaku

NOMOR 004/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT

Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu

19 Juni 2024