DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 078/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG HASIL PENGAWASAN LANGSUNG PADA PROSES PENYORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILU 2024 DARI TANGGAL 03 S/D 15 JANUARI 2024 BERTEMPAT DI GUDANG LOGISTIK KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA DI TEMUKAN TERDAPAT KEKURANGAN SURAT SUARA DARI JUMLAH KEBUTUHAN YANG DIAJUKAN OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA
  NOMOR 032/HK.01.01/K.SU-03/11/2023 TAHUN 2023 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILU TAHUN 2024
  NOMOR 30.a/HM.02/SG-01/12/2023 TAHUN 2023 TENTANG Nota Kesepahaman antara badan pengawas pemilihan umum kabupaten bombana dan dinas komunikasi dan informatika dan statistik pemerintah daerah kabupaten bombana tentang pendidikan pemilih dan penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernurt, bupati dan wakil bupati.
  NOMOR 009/PM.00.02/K.SN-13/01/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KEPADA CALON ANGGOTA DPD PEMILU TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN TERKAIT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
  NOMOR 077/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN KETUA TIM PEMENANGAN (TKD) PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 03 KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG KETENTUAN PASAL 55 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILU YANG MENGATUR : 1. PESERTA PEMILU DAPAT MELAKUKAN KAMPANYE PEMILU MELALUI KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PEMILU DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 2. KEGIATAN LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERUPA KEGIATAN DEKLARASI ATAU KONVENSI, PENTAS SENI, OLAHRAGA, BAZAR, PERLOMBAAN, DAN/ATAU BAKTI SOSIAL. 3. SELAIN KEGIATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), KPU DAPAT MENETAPKAN SUATU KEGIATAN SETELAH MENDENGARKAN MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA PEMILU