DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 005/PM.00.02/K.SN-14/01/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TERKAIT PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024 PADA TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN/ATAU DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) DALAM NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG
  NOMOR 846/HK.00.02/K.JT-08/11/2023 TAHUN 2023 TENTANG SURAT KEPUTUSAN NOMOR 846/HK.00.02/K.JT-08/11/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 009/HK.00.02/K.JT-08/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN DEMAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
  NOMOR 005/PM.00.02/K.SN-13/01/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KEPADA KETUA DAN/ATAU KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TERKAIT PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
  NOMOR 075/HM.02/K.JT-08/02/2023 TAHUN 2023 TENTANG NOTA KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR 075/HM.02/K.JT-08/02/2023 ANTARA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM
  NOMOR 053/HK.01.01/K/RA-04/12/2023 TAHUN 2023 TENTANG SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN KAMPAR NOMOR 03/HK.01.01/K/RA-04/01/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN KAMPAR
  NOMOR 002/PM.00.02/K.KI-07/1/2024 TAHUN 2024 TENTANG BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT DAN DALAM RANGKA MELAKUKAN PENCEGAHAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU, MAKA BAWALU KABUPATEN MAHAKAM ULU MENGIMBAU KEPADA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK MEMBERIKAN AKSES SISTEM INFORMASI YANG DIGUNAKAN OLEH KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU DALAM PEMENUHAN DALAM KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN KELENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA.
 
