DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 047 /HK.01.00/K.BB-04/11/2023 TAHUN 2023 TENTANG SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
  NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.02/XI/2023 TAHUN 2023 TENTANG PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI ANTARA PELAPOR AN. SUPRIADI LAWANI DENGAN TERLAPOR KPU KABUPATEN BANGGAI TERKAIT PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 
NOMOR 029/HK.01.01/NT.20/10/2023 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR: 011/HK.01.01/NT.20/12/2022 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG NON PNS SE KECAMATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
  NOMOR 006/HK.01.01/NT.20/1/2023 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TTU NOMOR 009/HK.01.01/NT.20/12/2022 TENTANG PENETAPAN STAF PELAKSANA NON PNS/PEGAWAI KONTRAK SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PEMILIHAN UMUM SE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA UNTUK PEMILU TAHUN 2024
  NOMOR 006/HK.01.01/NT.20/1/2023 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TTU NOMOR 009/HK.01.01/NT.20/12/2022 TENTANG PENETAPAN STAF PELAKSANA NON PNS/PEGAWAI KONTRAK SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PEMILIHAN UMUM SE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA UNTUK PEMILU TAHUN 2024
 
 
NOMOR 006/HK.01.01/NT.20/1/2023 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TTU NOMOR 009/HK.01.01/NT.20/12/2022 TENTANG PENETAPAN STAF PELAKSANA NON PNS/PEGAWAI KONTRAK SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PEMILIHAN UMUM SE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA UNTUK PEMILU TAHUN 2024
 
 
NOMOR 269/PM.00.02/K.SN-14/11/2023 TAHUN 2023 TENTANG IMBAUAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TERKAIT MEMASTIKAN PEMENUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIWILAYAH KABUPATEN PINRANG