DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
DATA DOKUMEN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 080/PM.03.02/KNB-03/09/2023 TAHUN 2023 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA BUPATI LOMBOK BARAT UNTUK MEMASTIKAN JAJARAN ASN DAN PPNPN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT UNTUK BERSIKAP NETRAL DAN BEBAS DARI PENGARUH DAN/ATAU INTERVENSI SEMUA GOLONGAN /PARTAI POLITIK DALAM PEMILU TAHUN 2024 BAWASLU LOMBOK BARAT
  NOMOR 225/PM.00.01/K.SN/09/2023 TAHUN 2023 TENTANG IMBAUAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPADA KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN, KABID. DAN KASI. URUSAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN TERKAIT LARANGAN MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SERTA MENGADAKAN KEGIATAN YANG MENGARAH KEPADA KEBERPIHAKAN TERHADAP SALAH SATU PESERTA PEMILU SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH MASA KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024
  NOMOR 065/KP.07.00/BA-09/09/2023 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR : 040/KP.07.00/BA-09/07/2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
  NOMOR 717/PM.00.02/K.JT-33/09/2023 TAHUN 2023 TENTANG IMBAUAN KEPADA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) AGAR KEGIATAN SILATURAHMI BERSAMA PRESIDEN PKS DAN KONSOLIDASI PEMENANGAN ANIES PRESIDEN 2024 YANG DILAKSANAKAN OLEH DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SEMARANG PADA SABTU, 16 SEPTEMBER 2023 TIDAK DIPERKENANKAN MELAKUKAN KEGIATAN KAMPANYE UNTUK PARTAI POLITIK MAUPUN CALON LEGISLATIF, CALON WAKIL PRESIDEN DAN CALON PRESIDEN