STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 20421-20440 dari 49730 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
20421imbauan netralitas pegawai aparatir sipil negara (ASN)056/PM.00.02/K.KS-01/11/20232023
20422imbauan, ketua partai politik se-kabupaten rokan hulu terkait upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.063/PM.00.02/K-RI-07/11/20232023
20423TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN002/HK.01.01/K.KS-11/1/20232023
20424TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA004/HK/K.KS-11/04/20232023
20425imbauan menyampaikan pelaksana kampanye055/PM.00.02/K.KS-01/11/20232023
20426NOTA KESEPAHAMAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN WARTAWAN INDONESIA (GWI) TENTANG PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF 2024014/HK.02.00/K.JK/03/20232023
20427TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN017.a/HK.01.01/K.KS-13/11/20222022
20428TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN005/HK.01.01/K.KS-13/02/20232023
20429PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR : 004/HK/K.KS-11/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA007/HK.01.01/K.KS-11/08/20232023
20430IMBAUAN LARANGAN KAMPANYE PASCA PENETAPAN DCT049/PM.00.02/K.KS-01/10/20232023
20431PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 011/HK.01.01/K.KS-13/5/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024041/HK.01.01/K.KS-13/8/20232023
20432IMBAUAN KAMPANYE DILUAR JADWAL051/PM.00.02/K.KS-01/10/20232023
20433IMBAUAN KAMPANYE050/PM.00.02/K.KS-01/10/20232023
20434PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR 128/HK.01.0102/12/2022 TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU 94.1 /HK.01.01/NT-02/09/20232023
20435imbauan kepada ketua partai politik se-kabupaten rokan hulu terkait upaya pencegahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan kampanye peserta pemilu tahun 2024049/PM.00.01/K-RI-07/10/20232023
20436TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 032/HK.01.01/K.KS-13/12/20222022
20437PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024044/HK.01.01/K.KH-11/11/20232023
20438PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024045/HK.01.01/K.KH-11/11/20232023
20439PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024043/HK.01.01/K.KH-10/11/20232023
20440pEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU ( GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024006/PP.00.02/K.KS-13/10/20222022
Close
Close