STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 21281-21300 dari 49730 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
21281PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI HUKUM PENCALONAN (SILON) KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 202402/HK.01.01/K.NT-01/01/20232023
21282IMBAUAN ASN KEMENAG DAN TEMPAT IBADAH 234/PM.00.02/K.KI-02/11/20232023
21283IMBAUAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA MASA SOSIALISASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN DONGGALA226/PM.00.02/K.ST-05/10/20232023
21284TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024022/HK.01.01/K.KI-02/11/20232023
21285IMBAUAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPADA KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN TERKAIT PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR0095/PM.00.01/K.SN/05/20232023
21286Perubahan surat keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera selatan nomor 060.1/hk.01.01/k.ss/10/2022 tentang pembentukan tim pengelola jariangan dokumentasi dan informasi hukum (jdih) bawaslu provinsi sumatera selatan116.1/HK.01.01/K.SS/11/20232023
21287PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR:027/HK.01.01/K.KI-02/11/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT020/HK.01.01/K.KI-02/11/20232023
21288PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI PERKEBUNAN PELALAWAN INDONESIA (ITP2I)040/HK.02.00/K.RA-06/11/20232023
21289IMBAUAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024011/PM.00.02/K.ST-05/02/20232023
21290IMBAUAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)224/PM.00.02/K.ST-05/10/20232023
21291PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG58/HK.01.01/K/11/20232023
21292Imbauan Perihal Netralitas ASN435/PM.00.01/K.KH-10/11/20232023
21293TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DALAM PEMILIHAN UMUM KAB. MURATARA007/HK.00.01/K.SS-07/11/20232023
21294PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU028/HM.02.04/K.RA-06/05/20232023
21295PENETAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR 027/HK.01.01/K.SU-01/11/20232023
21296SK KETUA BAWASLU KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) GAKKUMDUPADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024089/HK.01.01/K.RA-10/11/20232023
21297TIM FASILITAS PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024. BAWASLU MURATARA076/PM.00.01/K.SS/08/20222022
21298NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS ISLAM RIAU DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN0797/A-UIR/5-20232023
21299SK KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KEPULAUAN MERANTI084/HK.01.01/K.RA-10/11/20232023
21300undang-undang nomor 7 tentang pemilu dan peraturan badan pengawas pemilu no 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu001/PS.REG/15/1505/XI/20232023
Close
Close