STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 22921-22940 dari 49730 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
22921PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU TENTANG PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 52/HK.01.01/K.RA-03/05/20232023
22922sk tim penilai pembuatan dan apresiasi video simulasi penyelesaian sengketa proses pemilu tingkat panwaslu kecamatan28/HK.01.01/SB-12/10/20232023
22923IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN BARRU KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TERKAIT VERIFIKASI ADMINISTRASI RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP DAN PENETAPAN DAFTAR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024. 0283/PM.00.02/K.SN-02/10/20232024
22924PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023430/KU.03.00/K.KL/10/20232023
22925SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI76/PM.04/K/10/2023 2023
22926SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM009/PS.00/K.BB-07/10/20232023
22927Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi218/HK./K.JB-23/10/20232023
22928PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN POLRES TENTANG SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT029/HK.02.00/K.BB-02/10/20232023
22929IMBAUAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TERKAIT PENCEGAHAN TERHADAP TERJADINYA PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024 DIWILAYAH KABUPATEN PINRANG SEHUBUNGAN BERJALANNYA SUBTAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)190/PM.00.02/K.SN-14/10/20232023
22930Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 014/HK.01.01/K.JB-24/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024.014/HK.01.01/K.JB-24/10/20222022
22931Himbauan kepada KPUuntuk melaksanakan Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur217/PM.03.02/K.SB-13/09/20232023
22932KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR: 83/HK.01.01/K.LA-04/10/2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR83/HK.01.01/K.LA-04/10/20232023
22933TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIANNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TAKALAR0128/HK.01.01/K.SN-18/10/20232023
22934imbauan295/PM.00.02/K.BB-07/10/20232023
22935Imbauan 294/PM.00.02/K.BB-07/10/20232023
22936Himbauan KEPADA KPU KOTA SUKABUMI TENTANG Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya di Wilayah Kota Sukabumi103/PM.00.02/K.JB-26/10/20232023
22937Instruksi Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilu294/PM.00.02/K.JT-19/04/20232023
22938MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU293/HK.01.01/K.JT-19/04/20232023
22939TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024104/HK.01.01/K.JT-19/02/20232023
22940SURAT TUGAS TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK (PARTAI PRIMA) CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024239/PS.00.02/K.JT-19/04/20232023
Close
Close