STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 221-240 dari 49615 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
221KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 04/SK-PPID/BAWASLU-KAB.MATIM/VI/20242024
222SURAT KEPUTUSAN Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Tahun 2024020/HK.01.01/K.NT-10/05/20242024
223SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENUNJUKAN STAF ADMIN SILONKADA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 021/HK.01.01/K.NT-10 /05/20242024
224SUrat KEPUTUSAN BAWASLU MANGGARAI TIMUR TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL005/HM.00/K.NT-10/01/20242024
225Imbauan Masa Tenang032/PM.00.02/K.NT-10/01/20242024
226Instruksi Panwaslu Kecamatan Tentang Pembentukan PTPS124/PM.00.02/K.NT-10/9/20242024
227Imbauan LADK02/PM.00.02/K.NT-10/01/20242024
228Imbauan fasilitasi Alat Peraga Kampanye pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 143/PM.00.02/K.NT-10/10/2024 2024
229KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025 05/SK-PPID/BAWASLU-KAB.MATIM/VI/2025 2025
230KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023 03/SK-PPID/BAWASLU-KAB.MATIM/VI/20232023
231KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 202608/HM.00.02/K.NT-18/IV/20262026
232Imbauan Pemutakhiran data partai politik029/PM.00.02/K.NT-10/10/20262026
233surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat agar melibatkan Partai Politik tingkat Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan Coklit Terbatas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 bawaslu lombok barat29/PM.04/KNB-03/10/20262026
234PERJANJIAN KERJASAMA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN SMK NEGERIN7 SIJUNJUNG "Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung".30/HK.02/K.SB-09/10/20262026
235NOTA KESEPAHAMAN BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN SMK NEGERI 7 SIJUNJUNG "Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung".29/HK.02/K.SB-09/10/20262026
236PERJANJIAN KERJASAMA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN SMK NEGERI 4 SIJUNJUNG "Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung".28/HK.02/K.SB-09/10/20262026
237NOTA KESEPAHAMAN BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN SMK NEGERI 4 SIJUNJUNG "Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung".27/HK.02/K.SB-09/10/20262026
238PERJANJIAN KERJASAMA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN SMA NEGERI 10 SIJUNJUNG "Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung".26/HK.02/K.SB-09/10/20262026
239saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat agar di masukkan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan menandai Pemilih Meninggal sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf D dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan bawaslu lombok barat3/PM.03.02/KNB-03/10/20262026
240PERJANJIAN KERJASAMA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN SMA NEGERI 10 SIJUNJUNG "Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung".26/HK.02/K.SB-09/10/20262026
Close
Close