STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 26701-26720 dari 49755 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
26701PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KORPS HMI-WATI CABANG KALIANDA DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 202433/PM.05/K.LA-02/09/20222022
26702INTRUKSI PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD DALAM PEMILU TAHUN 2024050/PM.05/K.RA-06/02/20232023
26703INTRUKSI KEPADA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PELALAWAN040/PM/03.02/K.RA-06/01/20232023
26704PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIMPINAN DAERAH IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 202459/PM.05/K.LA-02/09/20222022
26705INTRUKSI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024053/PM.00.02/K.RA-06/02/20232023
26706HIMBAUAN KE KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN039/PM.00.02/K.RA-06/01/20232023
26707HIMBAUAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN054/PM.00.02/K.RA-06/20232023
26708PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIMPINAN CABANG IKATAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 202448/PM.05/K.LA-02/09/20222022
26709Intruksi Pengawasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK )015 /PM.02.02/K.RA-06/12/20222022
26710perjanjian kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat gerakan masyarakat bawah indonesia distrik kabupaten lampung selatan dengan badan pengawas pemilihan umum kabupaten lampung selatan tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan tahun 202441/PM.05/K.LA-02/09/20222022
26711INTRUKSI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI026 /PM.05/K.RA-06/12/2022 2022
26712TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN KAPUAS055/HK.01.01/K.KH-05/12/20222022
26713PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 SE-KABUPATEN KAPUAS017/HK.01.01/K.KH-05/09/20222022
26714INTRUKSI PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANTARLIH012/PM.00.02/K.BB-05/02/20232023
26715PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANGKA 025/PM.00.02/K.BB-01/02/20232023
26716IMBAUAN PENCEGAHAN114/PM.01.02/K.SB-08/02/20232023
26717INSTRUKSI PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DPD RI011/PM.00.02/K.BB-05/02/20232023
26718PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)010/PM.00.02/K.BB-05/02/20232023
26719TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG038/HK.01.01/K.SN-14/02/20232023
26720KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA007/HK.02.00/K.BB-07/02/20232023
Close
Close