STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 4321-4340 dari 49707 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
4321SK TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026002/HK.01.02/K.RA-04/01/20262026
4322KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 1/HK.01.01/K.JB-02/04/2026 2026
4323pENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PWMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN KEEROM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 202410/HK.01.01/K.PA-09/06/20252025
4324Nota Kesepakatan Antara Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah Tentang Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat10/HK.02.00/K.JB-02/12/20212021
4325Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah Tentang Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat10/HK.02.00/K.JB-02/12/20212021
4326rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu002/Rekom-DPPL/LP/PL/Kab/13.20/I/20242024
4327rekomendasi pelanggaran netralitas kepala desa dan pernagkat desa003/Rekom-DPPL/LP/PL/Kab/13.20/I/20242024
4328rekomendasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn)004/Rekom-DPPL/LP/PL/Kab/13.20/I/20242024
4329REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRASI140/PP.00.02/K.JB-11/10/20242024
4330REKOMENDASI DUGAAN PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA141/PP.00.02/K.JB-11/10/20242024
4331Nota kesepahaman antara bawaslu kabupaten bandung barat dan dewan pengurus daerah komite nasional pemuda indonesia kabupaten bandung barat tentang pendidikan politik dan demokrasi serta pengawasan partisipatif012/HK.02.00/K.JB-02/11/20212021
4332TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PADA PEMILU TAHUN 2024001/HK.01.01/K.KS-08/1/20232023
4333REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN149/PP.01.02/K.JB-11/11/20242024
4334REKOMENDASI DUGAAN PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA161/PP.01.02/K.JB-11/11/20242024
4335Nota kesepahaman antara badan pengawas pemilihan umum kabupaten kudus dan sekolah menengah kejuruan negeri 1 kudus091/PM.04/K.JT-15/0420262026
4336PENUNJUKAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TINGKAT KABUPATEN TABALONG037/PS.02/K.KS-08/10/20232023
4337TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN TABALONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024010/HK/K.KS-08/05/20232023
4338IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN BARRU KEPADA KPU KABUPATEN BARRU TERKAIT PEMUTAKHIRAN DAN PEMELIHARAAN DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN ATAU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TINGKAT KABUPATEN BARRU.0013/PM.00.02/K.SN-02/04/20262026
4339PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA SMA NEGERI 01 KOTA BATU007/HM.02.02/K.JI-30/04/20262026
4340Keputusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten cirebon tentang tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum kabupaten cirebon05/HK.01.01/K.JB/01/20262026
Close
Close