STATISTIK DOKUMEN HUKUM
Menampilkan 4721-4740 dari 49707 data.
| # | Judul | Nomor Peraturan | Tahun Peraturan |
|---|---|---|---|
| 4721 | BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TANAH DATAR TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF | 01/HK.02.03/K.SB-12/06/2025 | 2025 |
| 4722 | bAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR DAN KWARTIB CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN TANAH DATAR TENTNAG PENGUATAN PARTISIPATIF MASYARAKAT | 08/HM.02.03/K.SB-12/10/2025 | 2025 |
| 4723 | Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dan Kementrian AGama tanah datar tentang pENGAWASAN pARTISIPATIF | 03/HM.02.03/K.SB-12/07/2025 | 2025 |
| 4724 | PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN | 013/KU.01.00/MU-10/01/2026 | 2026 |
| 4725 | PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN | 008/KU.01.00/MU-10/01/2026 | 2026 |
| 4726 | PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN | 007/PL.03/MU-10/01/2026 | 2026 |
| 4727 | PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN | 007/KU.01.00/MU-10/01/2026 | 2026 |
| 4728 | PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN | 006/KU.01.00/MU-10/01/2026 | 2026 |
| 4729 | Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 4/HK.01.01/K.KR-07/04/2026 Tentang Perubahan Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Ko | 4/HK.01.01/K.KR-07/04/2026 | 2026 |
| 4730 | PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN | 005/KU.01.00/MU-10/01/2026 | 2026 |
| 4731 | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN | B-2/HK.01.01/K.SB-11/03/2026 | 2026 |
| 4732 | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASANPEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN | B-4/HK.01.01/K.SB-11/04/2026 | 2026 |
| 4733 | sk TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMbBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 | 007.1/HK.06/K.SA/01/2026 | 2026 |
| 4734 | NOTA KESEPAHAMAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 001/HK.02.00/K.JK-03/09/2025 | 2025 |
| 4735 | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN/PEMILU YANG BERKUALITAS | B-14/HK.02.00/K.SN-01/04/2026 | 2026 |
| 4736 | TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KOTA PADANG TAHUN 2026 | B-8/HK.01.01/K.SB-14/04/2026 | 2026 |
| 4737 | SARAN PERBAIKAN BERKENAAN DENGAN HASIL PENGAWASAN MELALUI KORDINASI DENGAN PEMERINTAH DESA BUMIAJI, DESA BULUKERTO DAN DESA JUNREJO KECAMATAN JUNREJO PADA MASA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN | 23/PM.00.02/K.JI-30/04/2026 | 2026 |
| 4738 | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA | 4/HK.01.01/K.SB-02/4/2026 | 2026 |
| 4739 | KERJASAMA DALAM MEMBENTUK PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA TAHAPAN DAN NON TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN | 001/HM.02.03/K.KR-01/02/2026 | 2026 |
| 4740 | PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE DENGAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL MUNAWWARAH TENTANG PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF KEPEMILUAN | 011/HM.02.04/K.SN-24/04/2026 | 2026 |