STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 49841-49860 dari 49876 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
49841Pengawasan Dalam Narasi dan Angka Pilkada Kota Semarang 20202021
49842Imbauan 1283/PM.00.02/K.JT-03/06/20242024
49843jalan berliku pengawasan bawaslu kabupaten pangandaran
49844 Imbauan Logistik Pemilihan 2024 2121/PM.00.02/K.JT-03/10/2024 2024
49845KINERJA PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN BAWASLU PROVINSI BALI 2020 2020
49846Kesepahaman bersama antara badan pengawas pemilihan umum kabupaten batang dengan gerakan pramuka kwartir cabang batang tentang peningkatan pengawasan partisipatif saka adhyasta pemilu118/HK.01.01/K.JT-03/03/20252025
49847Imbauan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu1863/PM.00.02/K.JT-03/09/2024 2024
49848TATA KELOLA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU, REFLEKSI PILKADA KOTA SEMARANG 2015-2020 2021
49849Strategi Komunikasi Krisis dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan (Membedah Strategi Pengawasan Bawaslu Manggarai Timur dalam Perspektif Nilai Kesatuan dalam Folkways Lonto Leok) -
49850 Imbauan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 934/PM.00.02/K.JT-03/04/20242024
49851BULETIN DEMI PEMILU : SELANGKAH LAGI PEMILU DIMULAI
49852DARI TITIK NOL INDONESIA Narasi pengawasan pemilu 2019 di pulau weh
49853HASIL PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
49854SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BAWASLU KOTA BANJARBARU 08/Bawaslu-BB.KS-12/HK.01.01/XI/20192019
49855 Imbauan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten2439/PM.00.02/K.JT-03/12/2024 2024
49856Imbauan1889/PM.00.02/K.JT-03/09/20242024
49857IMbauan2147/PM.00.02/K.JT-03/10/20242024
49858Prestasi yang diraih Bawaslu tahun ini merupakan penghargaan keempat kali sejak tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly. Hadir pula perwakilan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) seluruh Indonesia dari kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan perguruan tinggi. Acara penganugerahan JDIHN Awards Tahun ini digelar di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference, Jakarta Barat, Kamis (12/10/2023), Keberadaan JDIHN menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah untuk memetakan peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah. Lebih dari itu menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengakses naskah peraturan perundangan dengan lebih mudah. “Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya menyampaikan ada 500.000 lebih dokumen peraturan Ini harus dipublikasikan agar masyarakat atau siapa pun bisa memahami dan juga baik untuk kita supaya kita bisa menganalisa apakah ada tumpang tindih, apakah ada yang sudah tidak relevan untuk dievaluasi, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui BPHN memberikan Anugerah JDIHN bagi Anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIHN. Di tahun ke-11 pelaksanaan JDIHN Awards. Dalam acara tersebut, Totok Hariyono didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu, Koordinator Subbagian Dokumentasi dan informasi Hukum/PJ Dokumentasi Hukum, dan staf pengelola JDIH Bawaslu. Totok mengapresiasi capaian JDIH Bawaslu Tahun ini yakni mampu mempertahankan Raihan Tahun sebelumnya, sembari memotivasi Tim Pengelola Pusat JDIH Bawaslu dalam rangka mendorong peningkatan untuk penyelenggaraan di waktu yang akan datang2025
49859JEJAK DEMOKRASI : SEBUAH PERJALANAN PENGAWASAN BAWASLU PANGANDARAN PADA PILKADA 2020 KABUPATEN PANGANDARAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19
49860buletin cakra bawaslu bali edisi 21 tahun 20212021
Close
Close