STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 561-580 dari 49619 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
561STANDAR PELAYANAN PADA DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU41/HK.01.01/K.BT-02/06/20262026
562STANDAR PELAYANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG44/HK.01.01/K.BT-02/8/20262026
563TENTANG STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG42/HK.01.01/K.BT.02/06/20262026
564TENTANG PELAYANAN PENERIMAAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN36/HK.01.01/K.BT-02/8/20262026
565PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANGLI TENTANG PENGAWASAN PARTISPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN 14/HK.02/K.BA-02/10/20262026
566PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BANGLI TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN 13/HK.02/K.BA-02/10/20262026
567PENETAPAN STAF PENGELOLA APLIKASI PELAPORAN MASYARAKAT BERBASIS DARING “SIMARONGA” UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN042.2/PM.00.02/K.MU-10/10/20262026
568PENETAPAN APLIKASI PELAPORAN MASYARAKAT BERBASIS DARING “SIMARONGA” UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN042.1/PM.00.02/K.MU-10/10/20262026
569NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BAWASLU KOTA SOLOK DENGAN PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SOLOK 22/HK.02/K.SB-19/10/20262026
570Nota Kesepahaman antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan Pusat Konsultasi Hukum dan Perundang-undangan Provinsi Kalimantan Utara (PKHP) Tentang ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA007/HK.02.00/K.KL/11/2025 dan 018/MOU/PKHP/XI/20252025
571Perjanjian kerja sama antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan Pusat Konsultasi Hukum dan Perundang-undangan Provinsi Kalimantan Utara (PKHP) Tentang Layanan Advokasi bagi pengawas pemilihan umum dilingkungan bawaslu se-provinsi kalimantan utara008/HK.02.00/K.KL/11/2025 dan 019/PKS/PKHP/XI/20252025
572PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA007/HK.01.01/K.NT-14/07/20252025
573TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025005/HK.01.01/K.NT-14/04/20252025
574PENUNJUKAN PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TINGKAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA004/HK.01.01/K.NT-14/07/20262026
575PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN SABU RAIJUA32/PM.04/K.NT-14/07/20262026
576TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2026005/HK.01.01/K.NT-14/07/20262026
577Telaahan dan Rekomendasi atas Permohonan Arahan Penerimaan Hibah Non Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bulungan55/KU.00/KL/10/20262026
578Jadwal Piket Apel Pagi Hari Senin, Jadwal Tugas Tenaga Kebersihan Cleaning Service dan Security54/OT.03/KL/10/20262026
579Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Bawaslu Kalimantan Utara 53/OT.03/KL/10/20262026
580Penugasan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan52/KU.01.00/KL/10/20262026
Close
Close