STATISTIK DOKUMEN HUKUM
Menampilkan 8681-8700 dari 49708 data.
| # | Judul | Nomor Peraturan | Tahun Peraturan |
|---|---|---|---|
| 8681 | putusan pengadilan tinggi surabaya | 1560/PID.SUS/2024/PT SBY | 2024 |
| 8682 | SURAT KEPUTUSAN NO 4/HK.06/K.JI-08/08/2025 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG | 4/HK.06/K.JI-08/08/2025 | 2025 |
| 8683 | Imbauan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) | 62/PM.00.02/K.JI-37/08/2025 | 2025 |
| 8684 | IMBAUAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BANYUWANGI TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN 2024 | 175/PM.02.00/K.JI-02/09/2024 | 2024 |
| 8685 | Tim Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi | 14/HK.01.01/SB-13/08/2025 | 2025 |
| 8686 | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN DAN universitas pgri wiranegara | 42/HK.02/K.JI-36/08/2025 | 2025 |
| 8687 | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG | 8/HK.01.01/K.JI-10/08/2025 | 2025 |
| 8688 | IMBAUAN KEPADA L.O PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA UNTUK MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN TAHAPAN KAMPANYE SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN SERTA BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MELAKSANAKAN KEGIATAN KAMPANYE SESUAI DENGAN TATA CARA PROSEDUR DAN MEKANISME SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DALAM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE HENDAKNYA MEMPERTIMBANGKAN ETIKA, ESTETIKA, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN KOTA ATAU KAWASAN SETEMPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEMASTIKAN DALAM KAMPANYE DILARANG MERUSAK DAN/ATAU MENGHILANGKAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) | 51.79/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 | 2025 |
| 8689 | Imbauan KPU Kabupaten Muna Barat | 07/PM.00.02/K.SG-14/06/2025 | 2025 |
| 8690 | KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 03 /HK.01.01/K.SG-14/07/2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 41/HK.01.01/K.SG-14/10/2024 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025 | NOMOR : 03 /HK.01.01/K.SG-14/07/2025 | 2025 |
| 8691 | IMBAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN BANGKA UNTUK MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN TAHAPAN DANA KAMPANYE SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN SERTA BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGINFORMASIKAN KEPADA PARA LO PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN LPSDK SESUAI DENGAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025 SERTA MENGINGATKAN KEPADA PARA LO PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN LPSDK DENGAN KETERANGAN YANG BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA TIDAK MENYERTAKAN SUMBER DANA KAMPANYE YANG DILARANG | 51.80/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 | 2025 |
| 8692 | IMBAUAN KEPADA L.O PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025 UNTUK LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG SELANJUTNYA DISINGKAT LPSDK ADALAH PELAPORAN YANG MEMUAT SELURUH PENERIMAAN YANG DITERIMA PASANGAN CALON SETELAH LADK DISAMPAIKAN KEPADA KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA DAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PASANGAN CALON DILARANG MENERIMA SUMBANGAN ATAU BANTUAN LAIN UNTUK KAMPANYE YANG BERASAL DARI NEGARA ASING, LEMBAGA SWASTA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING DAN WARGA NEGARA ASING PENYUMBANG ATAU PEMBERI BANTUAN YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK DESA ATAU SEBUTAN LAIN | 51.81/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 | 2025 |
| 8693 | PENGANGKATAN STAF NON PNS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2025 | 001.1/KP.01.01/JI-07/01/2025 | 2025 |
| 8694 | TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 | 062/HK.01.01/K.JI-15/09/2024 | 2024 |
| 8695 | Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto | 8.1/HK.01.01/K.JI-35/08/2025 | 2025 |
| 8696 | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: B7/HK.01/K.YO/01/2025 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 | B14/HK/K.YO/07/2025 | 2025 |
| 8697 | KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN | 3/HK.01.01/K.KL-01/07/2025 | 2025 |
| 8698 | PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN | 004/HK.01.01/K.SN-09/07/2025 | 2025 |
| 8699 | PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 | 002/HK.01.01/K.SN-09/06/2025 | 2025 |
| 8700 | TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 | 019/HK.01.01/K.SN-09/05/2024 | 2024 |