STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 15161-15180 dari 49715 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
15161SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KPU LOMBOK BARAT TENTANG PENYEDIAAN, PENGELOLAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU LOMBOK BARAT082/PM/KNB-03/9/20242024
15162PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN PERHIMPUNAN MAHASISWA KATHOLIK REPUBLIK INDONESIA CABANG PONTIANAK TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 21/K.KB/HK.02.00/12/20182018
15163KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024027/HK.01.01/K.JI-36/09/20242024
15164PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILU - PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA PONTIANAK TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 21/K.KB/HK.02.00/12/20182018
15165SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024 BAWASLU LOMBOK BARAT056/KP.00/KNB-03/09/20242024
15166SURAT IMBAUAN PENCEGAHAN TINDAKAN PELANGGARAN KEPADA BUPATI MAJENE UNTUK tetap memperhatikan dengan tidak melakukan penggantian pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri DALAM NEGERI171/PM.00.02/SR-01/04/20242024
15167PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILU PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 21/K.KB/HK.02.00/12/20182018
15168PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN LEMBAGA INDEPENDEN PEMANTAU DEMOKRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 21/K.KB/HK.02.00/12/20182018
15169SURAT KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU LOBAR057/KP.00/KNB-03/9/20242024
15170SURAT IMBAUAN PECEGAHAN TINDAKAN PELANGGARAN KEPADA KETUA KPU MAJENE agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku TENTANG Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK176/PM.00.02/SR-01/04/20242024
15171TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024026/HK.01.01/K.BA-07/09/20242024
15172PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN LASKAR ANTI KORUPSI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 21/K.KB/HK.02.00/12/20182018
15173PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 21/K.KB/HK.02.00/12/20182018
15174IMBAUAN KEPADA KETUA DPRD UNTUK CUTI KAMPANYE072/HK.01.00/K.NB-07/20242024
15175SURAT IMBAUAN PENCEGAHAN TINDAKAN PELANGGARAN KEPADA BUPATI MAJENE (PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN) UNTUK menginstruksikan kepada jajarannya agar tetap menjaga netralitas sebagai Apratur Sipil Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024181/PM.00.02/SR-01/04/20242024
15176PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 21/K.KB/HK.02.00/12/20182018
15177IMBAUAN KEPADA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELAMA MASA KAMPANYE UNTUK TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN071/HK.01.00/K.NB-07/9/20242024
15178SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN MAJENE UNTUK MEPERHATIKAN DAN Memastikan dalam Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Majene dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan YANG BERLAKU183/PM.00.02/SR-01/05/20242024
15179mandat penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan17/PS.00.02/K.SR-02/IX/20242024
15180PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 21/K.KB/HK.02.00/12/20182018
Close
Close