STATISTIK DOKUMEN HUKUM
Menampilkan 17201-17220 dari 49724 data.
| # | Judul | Nomor Peraturan | Tahun Peraturan |
|---|---|---|---|
| 17201 | IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN MAROS KEPADA KPU KABUPATEN MAROS AGAR MEMATUHI KETENTUAN DAN JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN CALON SEMENTARA HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) | 095/PM.00.02/K.SN-12/10/2023 | 2023 |
| 17202 | IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN MAROS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA TAHAPAN JADWAL PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PERSEORANGAN TAHAPAN PEMILIHAN KABUPATEN MAROS | 104/PM.00.02/K.SN-12/4/2024 | 2024 |
| 17203 | Imbauan | 061/PM.00.02/K.SU-30/05/2024 | 2024 |
| 17204 | Imbauan | 056/PM.00.02/K.SU-30/05/2024 | 2024 |
| 17205 | SURAT IMBAUAN KEPADA KPU ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 | 148/PM.00.02/RA-08/6/2024 | 2024 |
| 17206 | Imbauan larangan menerima imbauan dalam Pencalonan walikota dan wakil walikota | 055/PM.00.02/K.SU-30/5/2024 | 2024 |
| 17207 | SURAT IMBAUAN KEPADA KPU ROKAN HILIR TENTANG MEMBERIKAN AKSES PENGAWASAN YANG OPTIMAL TERHADAP SELURUH PENYELANGGARAAN TAHAPAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR, MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024 SESUAI DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN, MENSOSILISASIKAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT DAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU. | 130/PM.00.02/RA-08/4/2024 | 2024 |
| 17208 | Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota | 055/PM.00.02/K.SU-30/5/2024 | 2024 |
| 17209 | Imbauan Pembentukan Badan Adhoc PPK, PPS, dan KPPS | 051/PM.00.02/K.SU-30/4/2024 | 2024 |
| 17210 | SURAT IMBAUAN KEPADA BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG MENJAGA NETRALITAS ASN DAN PPNPN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 | 149/PM.00.02/RA-08/6/2024 | 2024 |
| 17211 | Imbauan Larangan Mutasi Jabatan | 047/PM.00.02/K.SU-30/4/2024 | 2024 |
| 17212 | SURAT IMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), aNGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN | 160/PM.00.02/RA-08/6/2024 | 2024 |
| 17213 | IMBAUAN | 042/PM.00.02/K.SU-30/4/2024 | 2024 |
| 17214 | Imbauan Larangan Mutasi Jabatan | 038/PM.00.02/K.SU-30/5/2024 | 2024 |
| 17215 | SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 612/HK.01.01/K.JT-08/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 | 612/HK.01.01/K.JT-08/05/2024 | 2024 |
| 17216 | SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 612/HK.01.01/K.JT-08/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 | 612/HK.01.01/K.JT-08/05/2024 | 2024 |
| 17217 | SURAT IMBAUAN KEPADA KEMENAG KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PROFESIONALISME DAN MENJUNJUNG TINGGI NETRALITAS DALAM MENJALANKAN TUGAS. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGARAH PADA KEBERPIHAKAN SALAH SATU BAKAL CALON. TIDAK MELAKUKAN PENDEKATAN ATAU KEBERPIHAKAN TERHADAP PARTAI POLITIK TERKAIT RENCANA PENGUSULAN DIRINYA ATAUPUN ORANG LAIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH. DAN MEMASTIKAN BAHWA SELURUH CIVITAS AKADEMIK, PEGAWAI DAN TENAGA DILINGKUNGAN KERJA SE KABUPATEN LOMBOK UTARA TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN SECARA TERTULIS ATAUPUN TIDAK TERTULIS KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN MAUPUN BAKAL CALON DALAM PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 | 0192/PM.00.02/K/HP2H/4/2024 | 2024 |
| 17218 | SURAT IMBAUAN KEPADA KEPALA DESA SE- KABUPATEN LOMBOK UTARA, KETUA BPD SE- KABUPATEN LOMBOK UTARA, KETUA ASOSIASI KEPALA DESA SE- KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN PERANGKAT DESA SE- KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PROFESIONALISME DAN MENJUNJUNG TINGGI NETRALITAS DALAM MENJALANKAN TUGAS. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGARAH PADA KEBERPIHAKAN SALAH SATU BAKAL CALON. TIDAK MELAKUKAN PENDEKATAN ATAU KEBERPIHAKAN TERHADAP PARTAI POLITIK TERKAIT RENCANA PENGUSULAN DIRINYA ATAUPUN ORANG LAIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH. DAN MEMASTIKAN BAHWA SELURUH CIVITAS AKADEMIK, PEGAWAI DAN TENAGA DILINGKUNGAN KERJA SE KABUPATEN LOMBOK UTARA TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN SECARA TERTULIS ATAUPUN TIDAK TERTULIS KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN MAUPUN BAKAL CALON DAN TIDAK IKUT SERTA DALAM PENDAFTARAN MAUPUN DEKLARASI BAKAL CALON ATAUPUN MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MEMOBILISASI MASSA UNTUK MENDUKUNG BAKAL CALON PERSEORANGAN MAUPUN BAKAL CALON DALAM PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 | 0203/PM.00.02/K/HP2H/5/2024 | 2024 |
| 17219 | SURAT IMBAUAN KEPADA REKTOR PADA UNIVERSITAS DAN INSTITUT, KETUA PADA SEKOLAH TINGGI, DIREKTUR PADA POLITEKNIK, AKADEMI, DAN AKADEMI KOMUNITAS SE-KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PROFESIONALISME DAN MENJUNJUNG TINGGI NETRALITAS DALAM MENJALANKAN TUGAS. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGARAH PADA KEBERPIHAKAN SALAH SATU BAKAL CALON. TIDAK MELAKUKAN PENDEKATAN ATAU KEBERPIHAKAN TERHADAP PARTAI POLITIK TERKAIT RENCANA PENGUSULAN DIRINYA ATAUPUN ORANG LAIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH. DAN MEMASTIKAN BAHWA SELURUH CIVITAS AKADEMIK, PEGAWAI DAN TENAGA DILINGKUNGAN KERJA SE KABUPATEN LOMBOK UTARA TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN SECARA TERTULIS ATAUPUN TIDAK TERTULIS KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN MAUPUN BAKAL CALON DALAM PROSES PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 | 0193/PM.00.02/K/HP2H/4/2024 | 2024 |
| 17220 | SURAT IMBAUAN KEPADA BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA, WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN SEKDA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG NETRALITAS SEBAGAI PEJABAT DAERAH/NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA MENJAGA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SERTA MENJAGA AGAR TIDAK TERJADI KONFLIK KEPENTINGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. “MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI, KELOMPOK, MAUPUN GOLONGAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 | 0189/PM.00.02/K/HP2H/4/2024 | 2024 |