STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 18941-18960 dari 49729 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
18941Himbauan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk Persiapan Pemungutan Suara,Pelayanan Hak Pilih,Penghitungan Suara di TPS,Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Koordinasi Pengawasan 067/PM.00.02/K.BB-03/2/20242024
18942himbauan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan beserta jajaran ditingkat PPK, PPS dan KPPS untuk dapat memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 serta melakukan edukasi mengenai jenis surat suara yang akan digunakan, tata cara prosedur saat di TPS dan larangan – larangan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 berlangsung64/PM.00.02/K.BB-03/2/20242024
18943PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024070.1/PM.00.01/K.BB/02/20242024
18944IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KEPADA KETUA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN TIM KAMPANYE PEMILU PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 TERKAIT TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN POLITIK UANG030/ PM.00.02/K.SN-13/02/20242024
18945IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TERKAIT PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILU TAHUN 2024 029/ PM.00.02/K.SN-13/02/20242024
18946IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KEPADA KETUA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN TIM KAMPANYE PEMILU PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 TERKAIT PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024 028/ PM.00.02/K.SN-13/02/20242024
18947IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR KEPADA : 1. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAKALAR. 2. KOORDINATOR KABUPATEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN TAKALAR TENTANG IMBAUAN MELAKSANAKAN KAMPANYE TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PEMERINTAH0009/PM.00.02/K.SN-18/02/20242024
18948IMBAUAN BAWASLU KOTA PAREPARE KEPADA BARISAN RELAWAN FOR GIBRAN SULAWESI SELATAN TERKAIT KAMPANYE TEBUS MURAH SEMBAKO AGAR MEMATUHI PROSEDUR, MEKANISME DAN JADWAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.043/PM.00.02/K.SN-24/02/20242024
18949NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DAN organisasi kepemudaan DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG SOSIALISASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPATIF037/HM.02.00/K.SS-11/01/20242024
18950NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG SOSIALISASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPATIF037/HM.02.00/K.SS-11/01/20242024
18951NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DAN PERWAKILAN MEDIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG SOSIALISASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPATIF037/HM.02.00/K.SS-11/01/20242024
18952imbauan kepada ketua kpu bangka agar dalam proses pembuatan TPS Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bangka memperhatikan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia;076/PM.00.02/K.BB-01/02/20242024
18953Imbauan kepada kpu kota bukittinggi terkait dengan pembukaan kotak suara dalam rangka pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi263/PM.00.02/K.SB-13/07/20242024
18954NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN TOKOH ADAT KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024081/PM.00.02/K/HP2H/01/20242024
18955NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN STKIP HAMZAR KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024087/PM.00.02/K/HP2H/01/20242024
18956NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024089/PM.00.02/K/HP2H/01/20242024
18957NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN PC HIKMAH BUDHI MATARAM TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024088/PM.00.02/K/HP2H/01/20242024
18958NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN LAKPESDAM PCNU KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024090/PM.00.02/K/HP2H/01/20242024
18959NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN KOPPRI PMII CABANG KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024082/PM.00.02/K/HP2H/01/20242024
18960NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN IPNU CABANG KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 20240112/PM.00.02/K/HP2H/01/20242024
Close
Close