STATISTIK DOKUMEN HUKUM
Menampilkan 18941-18960 dari 49729 data.
| # | Judul | Nomor Peraturan | Tahun Peraturan |
|---|---|---|---|
| 18941 | Himbauan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk Persiapan Pemungutan Suara,Pelayanan Hak Pilih,Penghitungan Suara di TPS,Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Koordinasi Pengawasan | 067/PM.00.02/K.BB-03/2/2024 | 2024 |
| 18942 | himbauan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan beserta jajaran ditingkat PPK, PPS dan KPPS untuk dapat memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 serta melakukan edukasi mengenai jenis surat suara yang akan digunakan, tata cara prosedur saat di TPS dan larangan – larangan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 berlangsung | 64/PM.00.02/K.BB-03/2/2024 | 2024 |
| 18943 | PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 | 070.1/PM.00.01/K.BB/02/2024 | 2024 |
| 18944 | IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KEPADA KETUA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN TIM KAMPANYE PEMILU PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 TERKAIT TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN POLITIK UANG | 030/ PM.00.02/K.SN-13/02/2024 | 2024 |
| 18945 | IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TERKAIT PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILU TAHUN 2024 | 029/ PM.00.02/K.SN-13/02/2024 | 2024 |
| 18946 | IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KEPADA KETUA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN TIM KAMPANYE PEMILU PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 TERKAIT PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024 | 028/ PM.00.02/K.SN-13/02/2024 | 2024 |
| 18947 | IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR KEPADA : 1. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAKALAR. 2. KOORDINATOR KABUPATEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN TAKALAR TENTANG IMBAUAN MELAKSANAKAN KAMPANYE TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PEMERINTAH | 0009/PM.00.02/K.SN-18/02/2024 | 2024 |
| 18948 | IMBAUAN BAWASLU KOTA PAREPARE KEPADA BARISAN RELAWAN FOR GIBRAN SULAWESI SELATAN TERKAIT KAMPANYE TEBUS MURAH SEMBAKO AGAR MEMATUHI PROSEDUR, MEKANISME DAN JADWAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. | 043/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 | 2024 |
| 18949 | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DAN organisasi kepemudaan DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG SOSIALISASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPATIF | 037/HM.02.00/K.SS-11/01/2024 | 2024 |
| 18950 | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG SOSIALISASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPATIF | 037/HM.02.00/K.SS-11/01/2024 | 2024 |
| 18951 | NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DAN PERWAKILAN MEDIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG SOSIALISASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPATIF | 037/HM.02.00/K.SS-11/01/2024 | 2024 |
| 18952 | imbauan kepada ketua kpu bangka agar dalam proses pembuatan TPS Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bangka memperhatikan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia; | 076/PM.00.02/K.BB-01/02/2024 | 2024 |
| 18953 | Imbauan kepada kpu kota bukittinggi terkait dengan pembukaan kotak suara dalam rangka pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi | 263/PM.00.02/K.SB-13/07/2024 | 2024 |
| 18954 | NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN TOKOH ADAT KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 | 081/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 | 2024 |
| 18955 | NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN STKIP HAMZAR KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 | 087/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 | 2024 |
| 18956 | NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 | 089/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 | 2024 |
| 18957 | NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN PC HIKMAH BUDHI MATARAM TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 | 088/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 | 2024 |
| 18958 | NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN LAKPESDAM PCNU KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 | 090/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 | 2024 |
| 18959 | NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN KOPPRI PMII CABANG KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 | 082/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 | 2024 |
| 18960 | NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN IPNU CABANG KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 | 0112/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 | 2024 |