KORESPONDENSI
DATA KORESPONDENSI
KORESPONDENSI NOMOR 0202/PM.00.02/K/HP2H/5/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PERSIAPAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DAN MEMASTIKAN KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA BEKERJA SESUAI DAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU
  KORESPONDENSI NOMOR 0250/PM.00.02/K/HP2H/6/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PROSEDUR TERHADAP PROSES REKRUTMEN PPDP/PANTARLIH SESUAI KETENTUAN, KETAATAN PROSEDUR SESUAI KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN MELAKUKAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 0237/PM.00.02/K/HP2H/6/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PERHATIAN/FOCUS JAJARAN PENGAWAS PEMILIHAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) ATAU PANTARLIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 322/PM.04/K.SB-14/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN KEPADA PJ. WALIKOTA PADANG TENTANG DIMINTA KEPADA ASN, TNI DAN POLRI UNTUK MENJAGA NETRALITAS, PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT LAINNYA UNTUK TIDAK MELAKUKAN HAL-HAL YANG MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON, MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP JAJARAN INSTANSI MASING-MASING UNTUK MENJAGA NETRALITAS
  KORESPONDENSI NOMOR 095/PM.00.02/K.SN-12/10/2023 TAHUN 2023 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN MAROS KEPADA KPU KABUPATEN MAROS AGAR MEMATUHI KETENTUAN DAN JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN CALON SEMENTARA HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
  KORESPONDENSI NOMOR 104/PM.00.02/K.SN-12/4/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN MAROS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA TAHAPAN JADWAL PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PERSEORANGAN TAHAPAN PEMILIHAN KABUPATEN MAROS