KORESPONDENSI
DATA KORESPONDENSI
KORESPONDENSI NOMOR 0192/PM.00.02/K/HP2H/4/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KEMENAG KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PROFESIONALISME DAN MENJUNJUNG TINGGI NETRALITAS DALAM MENJALANKAN TUGAS. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGARAH PADA KEBERPIHAKAN SALAH SATU BAKAL CALON. TIDAK MELAKUKAN PENDEKATAN ATAU KEBERPIHAKAN TERHADAP PARTAI POLITIK TERKAIT RENCANA PENGUSULAN DIRINYA ATAUPUN ORANG LAIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH. DAN MEMASTIKAN BAHWA SELURUH CIVITAS AKADEMIK, PEGAWAI DAN TENAGA DILINGKUNGAN KERJA SE KABUPATEN LOMBOK UTARA TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN SECARA TERTULIS ATAUPUN TIDAK TERTULIS KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN MAUPUN BAKAL CALON DALAM PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 0203/PM.00.02/K/HP2H/5/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KEPALA DESA SE- KABUPATEN LOMBOK UTARA, KETUA BPD SE- KABUPATEN LOMBOK UTARA, KETUA ASOSIASI KEPALA DESA SE- KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN PERANGKAT DESA SE- KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PROFESIONALISME DAN MENJUNJUNG TINGGI NETRALITAS DALAM MENJALANKAN TUGAS. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGARAH PADA KEBERPIHAKAN SALAH SATU BAKAL CALON. TIDAK MELAKUKAN PENDEKATAN ATAU KEBERPIHAKAN TERHADAP PARTAI POLITIK TERKAIT RENCANA PENGUSULAN DIRINYA ATAUPUN ORANG LAIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH. DAN MEMASTIKAN BAHWA SELURUH CIVITAS AKADEMIK, PEGAWAI DAN TENAGA DILINGKUNGAN KERJA SE KABUPATEN LOMBOK UTARA TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN SECARA TERTULIS ATAUPUN TIDAK TERTULIS KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN MAUPUN BAKAL CALON DAN TIDAK IKUT SERTA DALAM PENDAFTARAN MAUPUN DEKLARASI BAKAL CALON ATAUPUN MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MEMOBILISASI MASSA UNTUK MENDUKUNG BAKAL CALON PERSEORANGAN MAUPUN BAKAL CALON DALAM PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 0193/PM.00.02/K/HP2H/4/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA REKTOR PADA UNIVERSITAS DAN INSTITUT, KETUA PADA SEKOLAH TINGGI, DIREKTUR PADA POLITEKNIK, AKADEMI, DAN AKADEMI KOMUNITAS SE-KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PROFESIONALISME DAN MENJUNJUNG TINGGI NETRALITAS DALAM MENJALANKAN TUGAS. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGARAH PADA KEBERPIHAKAN SALAH SATU BAKAL CALON. TIDAK MELAKUKAN PENDEKATAN ATAU KEBERPIHAKAN TERHADAP PARTAI POLITIK TERKAIT RENCANA PENGUSULAN DIRINYA ATAUPUN ORANG LAIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH. DAN MEMASTIKAN BAHWA SELURUH CIVITAS AKADEMIK, PEGAWAI DAN TENAGA DILINGKUNGAN KERJA SE KABUPATEN LOMBOK UTARA TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN SECARA TERTULIS ATAUPUN TIDAK TERTULIS KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN MAUPUN BAKAL CALON DALAM PROSES PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 0189/PM.00.02/K/HP2H/4/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA, WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN SEKDA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG NETRALITAS SEBAGAI PEJABAT DAERAH/NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA MENJAGA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SERTA MENJAGA AGAR TIDAK TERJADI KONFLIK KEPENTINGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. “MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI, KELOMPOK, MAUPUN GOLONGAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 0251/PM.00.02/K/HP2H/6/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA, WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA, SEKDA KABUPETEN LOMBOK UTARA, KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA, DANDIM 1606 MATARAM DAN KAPOLRES KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
  KORESPONDENSI NOMOR 0190/PM.00.02/K/HP2H/4/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KEPALA BKD-SDM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK UTARA UNTUK MEMATUHI PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN NETRALITAS ASN AGAR MEMPEDOMANI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAMA MASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 0166/PM.00.02/K/HP2H/03/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG MENJAGA NETRALITAS DAN DALAM PELAKSANAAN MUTASI ASN AGAR MEMPEDOMANI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAMA MASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 0204/PM.00.02/K/HP2H/5/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM RANGKA MEMASTIKAN DAN MEMPERHATIKAN DATA PEMILIH MS DAN TMS PADA SAAT DILAKUKAN PROSES SINKRONISASI DP4 DENGAN DPT PEMILU TERKAHIR DAN BEKERJA SESUAI KETENTUAN SERTA BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 0206/PM.00.02/K/HP2H/5/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERSEORANGAN DAN BEKERJA SESUAI KETENTUAN SERTA BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 0201/PM.00.02/K/HP2H/4/2024 TAHUN 2024 TENTANG SURAT IMBAUAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN PIMPINAN PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG ALAT PRAGA SOSIALISASI BAKAL CALON PEMILIHAN DAN TIDAK MELAKUKAN BERBAGAI KEGIATAN YANG MENJURUS KEPADA AKTIVITAS KAMPANYE DI LUAR JADWAL YANG TELAH DI TENTUKAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
  KORESPONDENSI NOMOR 249/PM.00.02/K.BB-07/06/2024 TAHUN 2024 TENTANG IMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN