STATISTIK DOKUMEN HUKUM

Menampilkan 17301-17320 dari 49724 data.
#JudulNomor PeraturanTahun Peraturan
 
17301KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 001/HK.01.00/K.JT-02/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024001/HK.01.00/K.JT-02/01/20232023
17302IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 603/PM.00.02/K.JT-02/09/2023 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024603/PM.00.02/K.JT-02/09/20232023
17303IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 605/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024605/PM.00.02/K.JT-02/11/20232023
17304IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 579/PM.00.02/K.JT-02/08/2023 TENTANG NETRALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA579/PM.00.02/K.JT-02/08/20232023
17305IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 520/PM.00.01/K.JT-02/11/2023 TENTANG PENCEGAHAN KAMPANYE DI LUAR JADWAL PESERTA PEMILU 2024520/PM.00.01/K.JT-02/11/20232023
17306IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 590/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 TENTANG PENDAFTARAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 590/PM.00.02/K.JT-02/11/20232023
17307IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 555/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 TENTANG LARANGAN KAMPANYE TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PARTAI PKS DI KABUPATEN BANYUMAS555/PM.00.02/K.JT-02/11/20232023
17308TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL 0052 /HK.01.01/K.SU-11/06/20242024
17309SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT007/PM.00.02/K.KI-07/06/20242024
17310SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT: 006/PM.00.02/K.KI-07/06/20242024
17311SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT005/PM.00.02/K.KI-07/06/20242024
17312SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT004/PM.00.02/K.KI-07/06/20242024
17313Penetapan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak3/HK.01.01/K.KN-13/03/20232023
17314Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bawaslu Kota Pontianak Nomor 3/HK.01.01/K.KN-13/03/2023 Tentang Penetapan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak43/HK.01.01/K.KN-13/06/20242024
17315PENERUSAN IMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN182/PM.00.02/K.JI-34/06/20242024
17316SARAN PERBAIKAN ATAS KEBERATAN NAMA DAN DATA PRIBADI TERCATUT DALAM DAFTAR PENDUKUNG BAKAL CALON PERSEORANGAN PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN167/PM.00.02/K.JI-07/6/20242024
17317SUARAT IMBAUAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 DAN 118-01-14-15/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024166/PM.00.02/K.JI-07/06/20242024
17318IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 604/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024604/PM.00.02/K.JT-02/11/20232023
17319IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 494/PM.00.02/K.JT-02/10/2023 TENTANG NETRALITAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD PADA PEMILU 2024494/PM.00.02/K.JT-02/10/20232023
17320IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 005/PM.01.02/K.JT-02/01/2024 TENTANG LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE BAGI PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024005/PM.01.02/K.JT-02/01/20242024
Close
Close