STATISTIK DOKUMEN HUKUM
Menampilkan 17301-17320 dari 49724 data.
| # | Judul | Nomor Peraturan | Tahun Peraturan |
|---|---|---|---|
| 17301 | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 001/HK.01.00/K.JT-02/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 | 001/HK.01.00/K.JT-02/01/2023 | 2023 |
| 17302 | IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 603/PM.00.02/K.JT-02/09/2023 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024 | 603/PM.00.02/K.JT-02/09/2023 | 2023 |
| 17303 | IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 605/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024 | 605/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 | 2023 |
| 17304 | IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 579/PM.00.02/K.JT-02/08/2023 TENTANG NETRALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA | 579/PM.00.02/K.JT-02/08/2023 | 2023 |
| 17305 | IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 520/PM.00.01/K.JT-02/11/2023 TENTANG PENCEGAHAN KAMPANYE DI LUAR JADWAL PESERTA PEMILU 2024 | 520/PM.00.01/K.JT-02/11/2023 | 2023 |
| 17306 | IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 590/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 TENTANG PENDAFTARAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 590/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 | 2023 |
| 17307 | IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 555/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 TENTANG LARANGAN KAMPANYE TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PARTAI PKS DI KABUPATEN BANYUMAS | 555/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 | 2023 |
| 17308 | TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL | 0052 /HK.01.01/K.SU-11/06/2024 | 2024 |
| 17309 | SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT | 007/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 | 2024 |
| 17310 | SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT | : 006/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 | 2024 |
| 17311 | SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT | 005/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 | 2024 |
| 17312 | SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SERTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERMARTABAT DAN BERKUALITAS DENGAN MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN, SEHINGGA TERLAKSANANYA PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT DAN PEJABAT LAINNYA DENGAN INI BAWASLU KABUPATEN MAHAKA ULU MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT | 004/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 | 2024 |
| 17313 | Penetapan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak | 3/HK.01.01/K.KN-13/03/2023 | 2023 |
| 17314 | Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bawaslu Kota Pontianak Nomor 3/HK.01.01/K.KN-13/03/2023 Tentang Penetapan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak | 43/HK.01.01/K.KN-13/06/2024 | 2024 |
| 17315 | PENERUSAN IMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN | 182/PM.00.02/K.JI-34/06/2024 | 2024 |
| 17316 | SARAN PERBAIKAN ATAS KEBERATAN NAMA DAN DATA PRIBADI TERCATUT DALAM DAFTAR PENDUKUNG BAKAL CALON PERSEORANGAN PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN | 167/PM.00.02/K.JI-07/6/2024 | 2024 |
| 17317 | SUARAT IMBAUAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 DAN 118-01-14-15/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 | 166/PM.00.02/K.JI-07/06/2024 | 2024 |
| 17318 | IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 604/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024 | 604/PM.00.02/K.JT-02/11/2023 | 2023 |
| 17319 | IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 494/PM.00.02/K.JT-02/10/2023 TENTANG NETRALITAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD PADA PEMILU 2024 | 494/PM.00.02/K.JT-02/10/2023 | 2023 |
| 17320 | IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 005/PM.01.02/K.JT-02/01/2024 TENTANG LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE BAGI PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 | 005/PM.01.02/K.JT-02/01/2024 | 2024 |